Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara, berproses di sejumlah pemerintah daerah melalui berbagai cara dan dinamika. Presiden Jokowi terus melangkah maju.

Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas. Secara formal Indonesia sudah memiliki sejumlah peraturan terkait hak-hak penyandang disabilitas.  Mulai dari UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sampai UU No. 19 Tahun 2011 tentang Hak Peyandang Disabilitas sebagai ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang disahkan DPR RI November 2011.

Ini masih ditambah berbagai perundangan dan peraturan lain yang terkait, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di bidang pendidikan, ada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya semua undang-undang tersebut di atas, Perda disabilitas hanya membutuhkan perintah dari semua kepala pemerintahan daerah di 33 propinsi untuk diwujudkan. Proses penyusunan Perda Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu contoh pembelajaran yang menarik.

Perda disabilitas Yogya adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan bagaimana beragam unsur masyarakat berhasil menyatukan satu semangat kebersamaan dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas.  Perda disabilitas DIY no 11 tahun 2012 proses penyusunannya melibatkan organisasi disabilitas, instansi pemerintah, dan akademisi. Akademisi yang terlibat dari UIN Sunan Kalijaga bertugas melakukan penyusunan draft akademik. Sementara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terdiri dari Dinas Sosial sebagai leading sector, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Biro Hukum Pemda dan Dinas Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos).

Proses lahirnya perda disabilitas DIY menurut para DPO yang terlibat adalah sebuah proses yang cukup ideal dimana semua stake holder bisa terintegrasikan dalam satu kerangka pikir dan kesadaran yang sama, termasuk sikap birokrasi pemerintah yang kooperatif. Keberhasilan lahirnya perda disabilitas DIY tak lepas dari peran para stake holder disabilitas yang gigih mengawal proses penyusunan perda dan terus berusaha membangun hubungan baik dengan SKPD yang dibentuk pemerintah DIY. Mekanisme kerja, mekanisme koordinasi dan intensitas kerja yang efisien dan efektif membuat proses penyusunan perda berjalan lancar dengan pembagian peran yang jelas antara mereka.

Terkait realisasi kepedulian pemerintah pada penyandang disabilitas, Presiden Jokowi telah meningkatkan anggaran untuk berbagai bantuan sosial kelompok masyarakat rentan dari  5,6 Trilyun di tahun 2015 menjadi 9,98 Trilyun di 2016. Untuk penyandang disabilitas melalui program yang dinamakan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Langkah nyata semacam ini dirancang sebagai tindak lanjut dari upaya melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas sebagai bagian masyarakat.  Apalagi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 17 Maret 2016.