Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Presiden menekankan pentingnya mencegah berulangnya kebakaran besar sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015.

 

Persis setahun yang lalu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah memaksa Presiden untuk mempersingkat jadwal kunjungannya di Amerika Serikat. Dari AS, Presiden kemudian langsung mengoordinasikan jajarannya di lapangan, mengunjungi beberapa daerah terdampak, dan memperkuat koordinasi penanganan karhutla dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan.

 

Komitmen Presiden

Setelah kebakaran hebat lahan dan hutan pada tahun 2015, ada beberapa langkah penting yang telah diambil oleh Presiden, baik dalam bentuk keputusan maupun instruksi kepada bawahannya.

Pada bulan Januari 2016, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.01 Tahun 2016 untuk membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG), yang bertanggung jawab untuk memetakan pengelolaan dan penanganan lahan gambut di 7 provinsi.

Pada pertengahan Agustus 2016, kembali Presiden mengadakan rapat terbatas yang khusus membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Di dalam rapat tersebut, secara tegas Jokowi memerintahkan pembentukan posko karhutla hingga tingkat kecamatan, pemasangan peralatan pemantau tingkat kebasahan lahan gambut secara real time, dan juga menginstruksikan kepada setiap kepala daerah untuk segera menentukan status kedaruratan masalah asap di masing-masing daerah yang terindikasi menjadi sumber asap.

Tak hanya itu, Presiden juga menginstruksikan koordinasi yang lebih intensif antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, BMKG, BNPB, BRG, TNI, dan Polri dalam pencegahan dan penanganan karhutla ini.

Secara khusus, pada awal September Presiden Jokowi berpesan kepada Menteri LHK untuk tidak mundur dalam menegakkan hukum kasus-kasus karhutla, guna menanamkan disiplin dan memberi efek jera kepada perusahaan yang terlibat kasus karhutla.

 

Koordinasi Lanjutan

Di bawah koordinasi Kantor Staf Presiden, Rabu, 14 September 2016, dilakukan pertemuan yang membahas pencegahan dan penanggulangan karhutla sesuai perintah dan komitmen Presiden. Koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ini melibatkan Badan Restorasi Gambut (BRG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Inspektorat Jenderal Mabes TNI AD, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Dalam pengantar rapat koordinasi lanjutan tersebut, Teten Masduki menegaskan perlunya koordinasi intensif antarkementerian/lembaga, minimal setiap bulan, untuk terus memonitor dan berkoordinasi dalam penanganan masalah karhutla ini. Ia menambahkan, “Presiden beberapa kali telah ditanyakan oleh kolega negara-negara tetangga seperti Singapura tentang bagaimana penanganan dan pencegahan karhutla ini.”

Oleh karena itu, imbuh Teten, para pemangku kepentingan masalah ini harus mencegah supaya Indonesia tidak lagi mendapat malu dan menerima kritik di forum-forum internasional gara-gara masalah asap.

“Harus disadari bersama, jika saja saat ini tidak terjadi La-Nina yang berefek kepada timbulnya musim kemarau basah, barangkali kebakaran hutan yang meluas akan terjadi lagi seperti tahun lalu,” ungkap Teten. Untuk itu, melanjutkan perintah Presiden Jokowi, Teten menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah melawan para pembakar hutan.

Kepala BNPB Willem Rampangilei menyatakan kesiapan badan yang dipimpinnya dalam penanganan asap sebagai bencana dan berkoordinasi bersama-sama. “Penegakan hukum harus punya satu kesepahaman. Faktanya di lapangan, penegak hukum selalu berpegang pada UU, sehingga masih gamang untuk bertindak,” ujar Willem. Ia menambahkan bahwa semua pihak harus menyadari dan mengakui masih adanya missing link di lapangan, sekalipun koordinasi intensif terus dilakukan.

Sementara itu, Bareskrim Polri menjelaskan bahwa karhutla ini dipicu oleh tiga sebab. Pertama adalah cuaca kering yang ekstrim. Kedua adalah bahan yang mudah terbakar, dan yang ketiga adalah perilaku masyarakat, baik individu maupun perusahaan dalam membuka lahan dengan cara membakar.

Berdasarkan data yang ada di Polri pada tahun 2016, sebagian besar tersangka adalah perorangan. Ketika muncul di hadapan publik adanya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh Polri terhadap puluhan perusahaan yang menjadi tersangka pembakaran hutan, termasuk pertemuan oknum kepolisian dengan perwakilan perusahaan pembakar hutan, Kepala Polri dan Menteri LHK langsung berkoordinasi secara cepat menyelesaikan masalah ini. Hasilnya, pada Rabu, 14 September 2016 Polda Riau telah menetapkan kembali dua tersangka perusahaan pembakar hutan dan lahan di provinsi tersebut, setelah sebelumnya kasusnya dihentikan melalui SP3.

Sementara itu, BMKG memaparkan, berdasarkan prediksi sampai dengan Februari 2017, maka pada bulan September dan Oktober tahun 2016 ini, curah hujan cenderung sedikit meskipun fenomena La-Nina masih berpengaruh. Untuk itu, bulan-bulan tersebut perlu diwaspadai oleh semua pihak supaya tidak timbul karhutla yang meluas.

Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut, menjelaskan bahwa pihaknya sudah memasang ratusan water logger real time di sejumlah daerah untuk memantau kondisi air di lahan gambut yang dapat dimonitor secara akurat. BRG juga telah bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk dengan beberapa universitas dari Jepang, dalam mengidentifikasi dan mencari terobosan dalam pengelolaan lahan gambut.

Selain itu, BRG juga telah memiliki data perusahaan-perusahaan pemegang hak konsesi hutan tanaman industri (HTI), hak pengolahan hutan (HPH), dan hak guna usaha (HGU). Bersama perusahaan-perusahaan tersebut, BRG menentukan prioritas restorasi lahan sesuai dengan kondisi di lapangan. BRG juga telah menyusun peta indikatif dan peta target restorasi untuk beberapa daerah.

 

Rencana Tindak Lanjut

Kementerian LHK, dalam rapat koordinasi tersebut menegaskan perlunya penguatan manajemen pencegahan dan pengendalian karhutla, koordinasi pengendalian, dan penyeberluasan pengetahuan dan proses perubahan perilaku sosial masyarakat untuk terlibat dalam pengendalian kebakaran.

Untuk itu, Kepala Staf Kepresidenan meminta supaya KLHK menjadi satu-satunya pintu rujukan dalam penentuan peta titik-titik api (hot spot) di seluruh wilayah. “Jadi ke depan tidak ada lagi peta hot spot yang bersumber selain dari Kementerian LHK,” ucap Teten.

Kepala BNPB juga menandaskan perlunya penetapan status darurat karhutla terhadap suatu daerah secara cepat, sehingga dapat dilakukan penanganan secara nasional. “Harus diakui bahwa Pemda tidak mengalokasikan anggaran/dana yang mencukupi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, sedangkan dana tersebut sebenarnya ada di tingkat nasional,” ujar Willem. Oleh karena itu, penting sekali adanya satgas di setiap daerah, sehingga satgas ini dapat berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang ada di tingkat nasional.

Bareskrim Polri mendukung dikeluarkannya prosedur operasi standar (Standard Operation Procedure) baku di tingkat nasional, sehingga dapat membantu para petugas di lapangan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam rencana tindak lanjut koordinasi, kemudian disepakati dua hal terkait pencegahan dan penanganan karhutla. Dalam konteks pencegahan, ada beberapa tanggung jawab yang diemban oleh setiap kementerian/lembaga. Antara lain:

  1. Penyediaan informasi tentang hot spot/titik api akan disediakan oleh Kementerian LHK.
  2. Informasi tentang cuaca yang menyebabkan karhutla dan prediksi-prediksi yang diperlukan akan disediakan oleh BMKG.
  3. Penyediaan peta rawan kebakaran lahan dan hutan gambut menjadi tanggung jawab BRG dan KLHK.
  4. POLRI, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, dan BRG menjadi pemangku kepentingan dalam proses penegakan hukum terhadap para pelaku karhutla.
  5. KLHK bertanggung jawab atas penyediaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di level daerah terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal.
  6. KLHK juga bertanggung jawab untuk mereview perizinan guna menjawab permasalahan open access.

Sementara itu, jika sudah karhutla sudah terjadi atau diperlukan penanganan segera atas masalah tersebut, maka penanggung jawab secara nasional berada di pundak BNPB bersama dengan TNI. Kemudian, dampak kesehatan yang timbul, penanganan gangguan kesehatan, termasuk penyediaan rumah oksigen bagi masyarakat dan petugas di lapangan menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.