Paket Ekonomi XI salah satunya mengamanatkan mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan di dalam negeri lewat Inpres.

Perbaikan aksesibilitas, pelayanan, dan fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik dibarengi dengan harga yang terjangkau merupakan salah satu tujuan utama Kebijakan Paket Ekonomi XI yang dikeluarkan pemerintah. Untuk itu, dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait akselerasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Inspres tersebut bertujuan untuk mempercepat kemandirian dan peningkatan daya saing industri obat dan alat kesehatan. Ini adalah upaya pemerintah mendorong kesuksesan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tumbuhnya industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri diharapkan bisa menekan harga obat dan alat kesehatan sehingga manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Adanya Inpres tersebut merupakan langkah awal kebijakan pemerintah agar rakyat bisa dengan mudah mengakses pelayanan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Saat ini terdapat 206 industri farmasi yang menguasai 76 persen pasar obat nasional. Namun 95 persen bahan baku obat masih diimpor. Sedangkan 95 industri alat kesehatan hanya bisa menjangkau 10 persen pasar nasional.

Untuk itu, pemerintah akan mendorong pengembangan riset dan kebijakan perdagangan dalam negeri. Sehingga dapat menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri.

Industri kimia, farmasi dan obat tradisional menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri nasional, angka pertumbuhannya mencapai 10,21 persen pada triwulan III/2015. Angka tersebut melejit dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2014 yang hanya 1,12 persen.

Penyusunan road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, mendesak diwujudkan. Tujuannya agar pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dapat terkontrol perkembangannya, sehingga jika ada hambatan-hambatan dapat segera dihilangkan.

Dalam road map tersebut, akan disusun peningkatan pasokan alat kesehatan produk dalam negeri, ‎pengembangan riset farmasi dan alat kesehatan untuk mendorong peningkatan kualitas dan ragam temuan baru, serta penyusunan kebijakan yang mendorong investasi industri farmasi dan alat kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memberikan insentif berupa keringanan bea masuk, tax holiday, dan tax allowance di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Pusat Logistik Berikat, dalam mendorong tumbuhnya industri farmsi dan alat kesehatan nasional.

Pemerintah juga turut mendorong swasta dan asing berperan dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Tujuan utamanya tentunya adalah transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga hambatan kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan kredibel dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terpecahkan.

Presiden berharap, kedepan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau.