Sejak pertengahan Mei 2016, Pulau Tahuna memulai ekspor ikan perdana dengan tujuan Jepang. Ini adalah hasil sinergi antara pemerintah, BUMN dan nelayan.

Pulau-pulau terluar memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Namun jaraknya yang jauh dari pusat-pusat aktivitas ekonomi, ditambah dengan infrastruktur yang kurang memadai, menyebabkan kawasan ini seringkali tertinggal. Jangankan membandingkannya dengan kemajuan yang terjadi di pulau Jawa, dengan kota-kota lain di luar Jawa pun kondisinya masih kurang berkembang.

Cara paling tepat untuk menciptakan kemajuan di wilayah ini adalah dengan membangun infrastruktur pelabuhan lengkap dengan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi perikanan – sebagai potensi ekonomi yang paling mungkin berkembang. Itu pula yang dilakukan pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada saat ini.

Terdapat 15 lokasi pulau terluar yang termasuk dalam daftar program pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Indonesia di bawah KKP. Pulau-pulau tersebut adalah Tahuna, Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Morotai, Biak Numfor, Talaud, Rote Ndao, Moa, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Dana yang disediakan mencapai Rp305 miliar melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Salah satu lokasi yang telah mengalami akselerasi pembangunan dan dapat menjadi model bagi pengembangan pulau-pulau terluar di kawasan lain adalah Pulau Tahuna, di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sejak 12 Mei 2016 lalu, atas kerjasama KKP dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo), Tahuna telah melakukan ekspor perdana produk ikan frozen Muroaji sebanyak 24 ton. Produk ekspor tersebut diberangkatkan dari Pelabuhan Dagho di Tahuna dengan tujuan Jepang.

Ekspor tersebut dimungkinkan karena KKP terus membenahi infrastruktur penunjang di Pulau Tahuna, khususnya melalui revitalisasi pelabuhan dalam rangka Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) yang terpusat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dagho. Di areal seluas 32.000 m2 tersebut dibangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) seluas 450 m2, dua gedung pabrik es dengan kapasitas masing-masing 3 ton, gedung coldstorage 10 ton, gedung pabrik es compressor mycom 20 ton dan ice storage 10 ton.

Di samping itu, juga dibangun instalasi listrik berkapasitas 50 KVA, instalasi air, sleepway sepanjang 40 meter, dermaga pelabuhan 6×30 m, tanki BBM 2 unit (5 KL dan 600KL) serta Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) 4.000 ton. Sebagai alternatif, ekspor juga dapat dilakukan melalui jalur udara, yaitu dari Bandar Udara Naha di Tahuna.  Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, pasokan ikan dapat dipenuhi melalui Pelabuhan Bitung serta Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado, ibukota Sulawesi Utara.

Kerjasama pemerintah dengan Perum Perindo dan nelayan tampaknya menjadi salah satu kunci keberhasilan akselerasi pembangunan di pulau terluar. Dengan adanya Perindo, maka hasil tangkapan nelayan dapat diserap dan dikonsentrasikan proses pengirimannya di Pelabuhan Dagho. Sebaliknya, bagi Perindo, untuk menjaga kestabilan ekspor, diperlukan pasokan berkesinambungan dari para nelayan.

“Saya mengharapkan agar seluruh nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaud harus mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan Indonesia, dan tidak melakukan penjualan di tengah laut,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat melakukan kunjungan kerja dan melepas ekspor perdana di Pelabuhan Dagho.

PSKPT Dagho seperti diungkapkan Menteri Susi memang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Saat ini, baru 27.200 ton ikan per tahun yang dimanfaatkan dari kawasan ini. Bandingkan dengan potensinya yang hampir mencapai 100.000 ton per tahun. Jumlah tersebut dipasok oleh masyarakat nelayan sebanyak 10.485 ton dengan total 9.669 kapal berukuran di bawah 5 GT. Sisanya, dipasok oleh investor dengan menggunakan kapal berukuran 15 GT, yang hanya berjumlah 4 unit.