Tol Laut menyediakan jaringan angkutan laut secara tetap dan teratur, serta menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil dari belahan barat hingga timur Indonesia

 

Ketika Presiden Jokowi memperkenalkan istilah “Tol Laut” untuk pertama kali, tak semua orang memahami konsep tersebut. Bahkan, ada yang membayangkannya sebagai proyek pembangunan jalan tol di atas laut.

Tol Laut tak bisa dipisahkan dari visi-misi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, khususnya yang menyangkut pembangunan infrastruktur kelautan. Melalui pembangunan infrastruktur kelautan yang terintegrasi dan terkoneksi, dampak utama yang hendak dicapai adalah efisiensi, khususnya waktu tempuh atau angkut lebih cepat dan biaya lebih murah.

“Tol Laut itu bukan jalan, artinya ada deep sea port, ada pelabuhan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan ada kapal besar yang setiap hari mondar-mandir-mandir, sehingga harga di semua pulau ini sama,” ujar Calon Presiden Jokowi di masa menjelang pemilihan Presiden tahun 2014.

Efisiensi ini, secara akumulatif akan mereduksi ekonomi biaya tinggi menurunkan disparitas harga antar wilayah, menciptakan pemerataan pembangunan dan, pada akhirnya, meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam konteks perdagangan global.

Efisiensi juga berarti bahwa para pelaku usaha akan mendapatkan margin keuntungan yang lebih baik, sehingga akan menarik para investor untuk berlomba-lomba menanamkan modalnya dan perekonomian nasional akan bergerak makin dinamis. Lapangan kerja akan bertumbuh, penerimaan negara meningkat dan kesejahteraan masyarakat pun akan menjadi lebih baik.

Secara nasional, indikator utama yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur kelautan, termasuk Tol Laut, adalah penurunan biaya logistik dari 24,5% terhadap PDB saat ini menjadi 19%.

Jadi, apa definisi Tol Laut? Pada dasarnya Tol Laut merupakan upaya penyediaan jaringan angkutan laut secara tetap dan teratur melalui penyelenggaraan pelayanan angkutan laut dan peningkatan fasilitas pelabuhan. Tol Laut menghubungkan simpul pelabuhan utama (atau disebut Hub) dengan pelabuhan-pelabuhan pengumpannya (Feeder).

Seperti umumnya transportasi massal di darat yang sudah berjalan baik di sejumlah negara maju, Tol Laut akan memberikan layanan transportasi laut yang tetap dan teratur serta dapat menghubungkan ke pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil, secara merata di belahan barat maupun timur Indonesia.

Dengan demikian, laut akan benar-benar menjadi “penghubung” antar pulau di seluruh Nusantara. Laut bukan lagi “pemisah” daratan. Dari pelabuhan manapun kita bertolak, melalui infrastruktur Tol Laut, kita bisa memilih untuk sampai di pelabuhan manapun di wilayah Indonesia. Mobilitas di laut akan menjadi sangat hidup.

Tol Laut juga akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan konsep Poros Maritim, yang intinya akan “mengkapitalisasi” keunggulan geo-strategis Indonesia yang berbasis kekayaan bahari. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya lautnya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah per tahun jika dikelola dengan baik dan optimal.

Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang yang terdapat di bawah permukaan laut, termasuk timah, bijih besi, emas, bauksit, nikel serta minyak dan gas bumi. Belum lagi sumber daya pesisir, berupa terumbu karang, mangrove dan sebagainya. Seluruh sumber daya ini tentunya akan memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang lebih tinggi dengan adanya infrastruktur Tol Laut.

Luas wilayah laut Indonesia memang sangat besar, yaitu mencapai 5,9 juta kilometer persegi (Luas Laut Yuridiksi Nasional), yang terdiri dari 2,9 juta kilometer persegi Laut Nusantara, 0,3 juta meter persegi Laut Teritorial dan 2,7 kilometer persegi Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Sedangkan, luas daratan “hanya” mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Dari sisi geo-strategis, Indonesia terbentang di antara Benua Asia & Australia dan memiliki 2 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang telah ditetapkan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.