Selama ini, proses alih teknologi seakan tidak mendapatkan penekanan dalam pembangunan industri. Namun, sekarang tidak lagi, khususnya untuk bidang pertahanan.

Presiden Jokowi meminta agar kerja sama industri dengan negara lain mensyaratkan adanya proses alih teknologi, sehingga kelak bisa mandiri.

Dalam kunjungan kerja ke Korea Selatan beberapa waktu lalu (10-12 Desember 2014), Presiden Jokowi meminta agar kerja sama industri dengan negara lain mensyaratkan adanya proses alih teknologi, sehingga kelak bisa mandiri. “Jangan sampai kita beli-beli saja, uang kita lari ke negara lain, Indonesia ya memakai-memakai, tidak memproduksi,” kata Presiden.

Dalam perjanjian kerja sama pembuatan kapal selam antara BUMN pembuat kapal, PT PAL, dan produsen kapal Daewoo Shipbuiliding and Marine Engineering (DSME) dinyatakan bahwa pengerjaan tiga kapal selam kelas Changbogo yang dipesan Pemerintah Indonesia akan menyertakan proses alih teknologi. Konkretnya, DSME akan menjadi tuan rumah pembangunan dua kapal selam yang dipesan. Sedangkan satu lagi akan dibangun bersama di galangan milik PT PAL di Indonesia.

Proses alih teknologi tersebut tidak hanya diarahkan untuk kapal selam, tetapi dalam pembuatan Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan produk berteknologi canggih lainnya. Tidak hanya dengan Korea Selatan, tetapi juga negara lainnya seperti Tiongkok, Jepang, Perancis, Jerman dan Amerika Serikat.

Saat ini, alih teknologi baru terjadi pada bidang otomotif dan pertahanan. Di bidang otomotif, Indonesia sudah mampu memproduksi mobil dengan kandungan lokal lebih dari 75%. Sementara, di bidang pertahanan, industri pertahanan nasional sudah mampu memproduksi alutsista berkualitas untuk menunjuang aktivitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada negara lain. Alutsista yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, akan dibeli dengan persyaratan alih teknologi ke industri nasional.

Dalam kebijakan pertahanan negara, Presiden Jokowi menyampaikan empat poin yang diprioritaskan yaitu: Menjamin pemenuhan pertahanan, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista; Kemandirian pertahanan; Pertahanan harus ditujukan membangun kekuatan TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani; Menempatkan kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif.

Berdasarkan empat poin tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan kepada para pembantunya untuk mengutamakan adanya transfer teknologi setiap impor Alutsista. Karena itu sejumlah BUMN seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT DI akan dilibatkan dalam pengadaan Alutsista. Dengan melibatkan BUMN-BUMN tersebut, alih teknologi bisa dilakukan secara lebih mulus.

Salah satu Alutsista yang sudah berhasil dibuat sendiri oleh PT Pindad adalah panser Anoa. Produksi Anoa selain meningkatkan kemandirian, juga menghemat belanja negara. Dengan harga Rp 9 miliar, Anoa jauh lebih murah dibandingkan panser produksi Perancis senilai Rp 16 miliar.

Selain itu, memproduksi Alutsiusta sendiri akan mendorong produksi baja dalam negeri. Saat ini, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sudah menyediakan baja ukuran besar yang digunakan dalam produksi panser dan kapal tempur.

Dalam pembangunan industri pertahanan nasional yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Jokowi (Nawacita), sasaran yang hendak diwujudkan adalah meningkatnya kemandirian pertahanan dengan semakin terpenuhinya Alutsista TNI yang didukung industri pertahanan dalam negeri.

Kebijakannya adalah dengan meningkatkan kontribusi industri pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan alutsita TNI, serta meningkatkan kontribusi penelitian dan pengembangan pertahanan dalam menciptakan prototipe alat peralatan pertahanan (alpalhan) TNI.