Presiden Jokowi menegaskan bahwa penataan bertahap penting untuk dilakukan supaya dunia kelautan kita memiliki aturan yang jelas. Penataan juga bukan semata pada aspek perekonomian, tetapi juga meliputi penguatan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terluar Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan konsistensinya dalam rangka penguatan kemaritiman Indonesia. Setelah sebelumnya melakukan upaya penanganan terhadap ‘illegal fishing’, langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah menata industri perikanan nasional.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan kawasan industri perikanan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis, 6 Oktober 2016.

“Kita menata kembali industri perikanan kita, baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, yang tingkat industri akan kita tata kembali,” ujar Presiden Joko Widodo.

Namun demikian, penataan tersebut tentunya harus dilakukan tahap demi tahap. Presiden meminta agar penataan tersebut tidak dilakukan dengan tergesa

“Jangan tergesa-gesa langsung buka-buka-buka, ini yang mau kita tata step-by-step jangan kembali lagi ke masa yang di laut ini kaya tapi tidak ada aturannya,” ucapnya.

jkwtentara“Jadi kita ingin tidak hanya menguatkan ekonomi perbatasan, tetapi sekaligus untuk pertahanan dan keamanan kita. Sehingga di samping ini, nanti juga akan dibangun enam pangkalan baik untuk Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Darat,” terang Presiden.

Wilayah laut Natuna adalah wilayah Indonesia yang keberadaan dan integritas wilayahnya telah diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pengakuan tersebut memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk terus menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah Natuna.

 

Perikanan sebagai Penggerak Ekonomi Natuna

Dalam rapat terbatas pada 29 Juni 2016 lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memulai pembangunan fasilitas penyimpanan ikan atau ‘cold storage’. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk membangun industri perikanan nasional dan membantu para nelayan.

Selain itu, dengan reformasi perikanan yang saat ini sedang dijalankan, pemerintah juga bertekad untuk kembali menjadikan industri perikanan Indonesia nomor satu di Asia.

“Kalau itu bisa, ¬†perikanan tangkap Indonesia bisa nomor satu lagi di Asia. Seperti tahun 1992 sampai tahun 1996-an, itu sangat bagus Indonesia,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mendampingi Presiden.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan pengembangan industri perikanan nasional di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Natuna saja, tetapi juga di daerah Indonesia lainnya yang dinilai strategis.

“Morotai, Sabang, kemudian Moa, Biak, Timika, Merauke, Saumlaki, kemudian Moa, lalu NTT, Bata, dan Larantuka. Karena di sana sebetulnya sudah ada proyek-proyek Jepang yang tinggal kita teruskan saja,” terang Susi.

Sebelum meninggalkan Kepulauan Natuna, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan pembangunan Batalyon Zipur TNI AD, Mabes TNI dan Batalyon Marinir TNI AL.

Setelahnya, dengan berkendaraan mobil, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan menuju Bandara Ranai, Kabupaten Natuna, untuk kembali ke Jakarta dengan menaiki Pesawat Boeing 737-400 TNI AU pada pukul 17.44 WIB.