Empat juta hektar Taman Nasional Laut mulai dari Kepulauan Seribu sampai Teluk Cendrawasih. Semua harus dikelola dengan baik agar lestari dan menjadi kekayaan bangsa Indonesia sepanjang waktu.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengelola konservasi perairan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pariwisata. Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa Indonesia memiliki tujuh Balai Taman Nasional (BTN) yang mengelola sekitar empat juta hektar taman nasional laut (TNL). Ketujuh BTN tersebut adalah BTN Kepulauan Seribu, BTN Wakatobi, BTN Takabonerate, BTN Karimun Jawa, BTN Bunaken, BTN Togian, dan Balai Besar TN Teluk Cendrawasih.

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam Rapat terbatas yang dilaksanakan di Kantor Kepresidenan pada 30 Maret 2016. Terkait pengalihan Kewenangan Pengelolaan Taman Nasional Laut, Presiden Jokowi meminta agar pelestarian Taman Nasional Laut menjadi perhatian semua Kementerian dan Lembaga. Presiden juga menyatakan perlu ada satu Kementerian yang memegang tanggung jawab, diberi kewenangan dalam perlindungan, konservasi, pengelolaan taman bawah laut.

Selain tugas Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan Taman Nasional Laut, Presiden juga berpesan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah di kawasan pesisir memberikan pendidikan kepada anak-anak agar mengerti dan tumbuh menjadi generasi muda yang mencintai laut dan bahari. Generasi muda anak bangsa harus dapat turut menjaga dan merawat Taman Laut beserta ekosistemnya.

Pendidikan pengajaran bahasa asing juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Jika mereka bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing yang berkunjung ke Taman Nasional Laut, akan terbuka banyak peluang usaha kreatif. Baik itu di bidang layanan jasa, kuliner maupun penjualan produk kerajinan daerah. Ini menggambarkan pentingnya sinergi antar Kementerian dan Lembaga dalam meningkatkan perekonomian daerah sesuai visi misi Presiden Jokowi.

Persoalan dalam mensinergikan kerjasama antar Kementerian dan Lembaga selama ini lebih banyak disebabkan oleh mekanisme birokratis yang tentunya harus segera diselesaikan agar tidak menghambat pelaksanaan perintah Presiden. Potensi besar taman nasional laut sebagai aset pariwisata maupun sebagai kekayaan ekosistem tidak boleh terhambat oleh kendala dalam urusan kewenangan pengelolaan. Sinergi seperti yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi adalah solusi yang harus segera dilaksanakan.

Pentingnya Taman Nasional Laut ditegaskan dalam pasal 1 butir 14 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Tertulis di pasal itu bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Dikatakan juga bahwa kawasan pelestarian alam memiliki ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Mengingat begitu besar manfaat sebuah Taman Nasional Laut, apa yang ditegaskan Presiden Jokowi agar melestarikan ke tujuh Taman Nasional Laut, harus segera ditindaklanjuti dengan membangun sinergi antara Kementerian dan Lembaga pemerintah yang terkait. Harus dibuat sebuah platform bersama sebagai prioritas penting dan utama yang akan memudahkan terjadinya sinergi.