Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) Kemaritiman yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membuahkan hasil. Bank-bank swasta maupun berpelat merah siap menggelontorkan kredit kepada nelayan dan pengusaha guna mendukung sektor kemaritiman.

PT Bank Bukopin, misalnya, telah menargetkan pembiayaan sektor kelautan (maritim) mencapai Rp2,67 triliun hingga akhir tahun 2015. Bank ini menjadikan sektor maritim sebagai salah satu sektor prioritas untuk mendorong pendapatan Perseroan. Sementara Bank BNI siap menyalurkan kredit senilai Rp1 triliun di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Tercatat, hingga akhir 2014, BNI telah menyalurkan kredit ke sektor kemaritiman dengan posisi outstanding sebesar Rp8,7 triliun. Khusus untuk kelautan dan perikanan – yang merupakan sub sektor kemaritiman – BNI menyalurkan pembiayaan Rp1,054 triliun atau 12,1 persen dari total outstanding di sektor kemaritiman.

Program Jaring bertujuan di antaranya untuk peningkatan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan yang terus bertumbuh serta mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Terlebih, peran dan sanksi pemerintah yang semakin tegas dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan industri maritim nasional.

OJK menargetkan pertumbuhan kredit di sektor kelautan dan perikanan pada tahun ini naik sebesar 67%. Saat ini menurut, kredit yang diberikan perbankan pada sektor tersebut hanya Rp17,6 triliun. OJK yakin, penyaluran kredit akan naik menjadi Rp29 triliun akhir tahun ini.

Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, pernah mengkritik diskriminasi pemberian kredit kepada nelayan kecil, yang berimbas pada rendahnya produktivitas nelayan. Banyak kredit ke nelayan besar dibandingkan ke nelayan kecil, padahal nelayan besar juga besar tingkat non performing loan-nya (NPL/kredit macet).

Padahal, sektor perikanan punya potensi besar bagi perekonomian nasional. Apalagi tren pasar saat ini beralih ke perdagangan ikan segar atau ikan hidup dibandingkan ikan dalam kemasan. Kebutuhan kredit pengusaha maupun nelayan yang bergerak di sektor pengolahan ikan dan perkapalan meningkat akibat diberlakukannya kebijakan moratorium kapal sejak 3 November 2014 lalu.

Pemerintah juga mengupayakan pembukaan akses bandara dan maskapai untuk mengangkut ikan. Karena semakin fresh ikannya, semakin tinggi pula harga yang diterima nelayan. Untuk mendukung langkah itu, Presiden pun meminta pemerintah daerah untuk menandatangani perjanjian menjaga kelestarian wilayah tangkapan ikannya. Misalnya, kawasan hutan bakau tidak boleh dibabat, lobster yang bertelur tidak boleh diambil.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menyebut, selama ini pembiayaan di sektor kemaritiman dinilai sulit, karena kurang lengkapnya informasi yang diterima pengusaha kecil maupun nelayan maupun sebaliknya. Muliaman menyebutkan jumlah kredit perbankan di sektor kemaritiman sebesar Rp90,3 triliun atau hanya sebesar 2,5% dari total kredit perbankan nasional. Dari jumlah itu, sekitar Rp 18,3 Triliun untuk industri kelautan dan perikanan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2014, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan meningkat menjadi 8,9%. Pencapaian tersebut, di atas rata-rata PDB nasional yang hanya berada pada level 5,01% di periode yang sama.

Sesuai dengan Nawacita yang didengungkan pemerintah Jokowi-JK yakni memperkuat jatidiri sebagai Negara maritim, secara nyata sektor kelautan akan menyumbang program tersebut. Dengan kemajuan di sektor kemaritiman, maka Trisakti untuk berdaulat secara ekonomi adalah sebuah keniscayaan.