Dimulai dari Mandalika, Provinsi Nusa Tenggara Barat bertekad jadi pelopor Poros Maritim. Presiden Jokowi memberikan anggaran Rp1,8 triliun dalam APBN 2016

Indonesia sebagai Poros Maritim merupakan bagian dari visi-misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK. “Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional,” merupakan salah satu pernyataan tegas yang terdapat dalam Nawacita.

Komitmen tersebut kini mulai terlihat dalam berbagai program yang dijalankan oleh sejumlah kementrian dan lembaga, termasuk pembangunan sejumlah pelabuhan, tol laut serta pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim. Pemerintah daerah pun kini menerjemahkan Nawacita melalui inisiatif pembangunan di wilayahnya.

Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk yang paling gencar dalam hal ini. Melalui peringatan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2016, yang mengambil tema “Pers yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara”, pemerintah daerah tersebut menunjukkan kesiapannya untuk mendukung komitmen Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim.

Peringatan Hari Pers Nasional itu sendiri mengambil tempat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang indah dan eksotik, serta merupakan salah satu destinasi wisata unggulan dan strategis di NTB. Kawasan dengan luas 1175 ha ini sedang berbenah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi penting di Pulau Lombok.

Di kawasan ini akan dibangun lokasi MICE dengan kapasitas antara 5000 hingga 7000 orang, hotel sebanyak 10.532 kamar, residen sebanyak 1.586 unit, lokasi ritel seluas 340.144 meter persegi, lapangan golf seluas 100 ha, pusat marina dengan 30 tempat berlabuh, Eco Park seluas 70 ha, Water Park seluas 70 ha dan sebagainya. Pembangunan KEK Mandalika akan berlangsung selama 15 tahun, antara tahun 2015 hingga 2030.

Komitmen pemerintah pusat pun sudah diberikan melalui anggaran sebesar Rp250 miliar pada APBN 2015 untuk pembangunan infrastruktur, di samping komitmen Presiden Jokowi untuk menambah anggaran sebesar Rp1,8 triliun dalam APBN 2016, termasuk untuk membangun sekolah pariwisata.

Pemerintah Daerah NTB memperkirakan kawasan ini akan mampu menarik investasi hingga Rp63,8 triliun hingga tahun 2025 dengan proyeksi tenaga kerja mencapai 58.700 orang. Oleh karena itu, investasi asing diharapkan dapat berperan lebih besar. Melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintahan Jepang telah menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi pada pembangunan bandara dengan nilai US$200 juta.

Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi pun telah berusaha menarik investor Timor Tengah dengan mengajak Islamic Development Bank (IDB) untuk menanamkan modalnya pada pengembangan Mandalika.

Tidak hanya Mandalika dan bukan cuma pariwisata. Keseriusan Pemerintah Daerah NTB untuk mewujudkan Pulau Lombok sebagai pilar pembangunan Poros Maritim Indonesia, terlihat dari rencana untuk membangun Global Hub di Lombok Utara.

Global Hub akan menjadikan NTB sebagai pusat logistik, industri dan perdagangan internasional serta sarana dan prasarana dunia secara terpadu. Pembangunan Global Hub didasarkan pada fakta bahwa sekitar 40% transportasi perdagangan internasional dari berbagai wilayah seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia dan Australia melalui Indonesia. Letak provinsi NTB sendiri berada di jalur sutra, alur sutra dan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI II) yang memang sangat strategis.

Tahun 2015, provinsi NTB berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,56% dan menurunkan tingkat kesenjangan sosial di wilayahnya dari 0,37 menjadi 0,29 atau yang terendah di Indonesia.

Melihat potensinya, wajar jika NTB mencoba menjadi yang pertama dalam pembangunan Poros Maritim. Selain kekayaan alam dan sumber daya laut serta potensi panas bumi di Lombok Timur, provinsi ini juga memiliki pemerintah daerah yang mampu menerjemahkan visi Poros Maritim dalam sebuah rencana pengembangan terpadu dan holistik.