Tiga hari setelah penyanderaan dua kapal yang berlayar di perairan Filipina, Presiden Jokowi langsung memerintahkan untuk mencari jalan terbaik menyelamatkan mereka.

Aksi  penyanderaan di manapun selalu menjadi perhatian masyarakat luas. Memunculkan  kegentingan. Situasinya selalu tidak terduga. Yang jelas  ada orang yang berada di bawah ancaman nyata. Jika tidak segera ditangani,  harta benda dan nyawa bisa saja melayang. Persoalan berikutnya  adalah perlunya mengidentifikasi siapa disandera, siapa menyandera,  dimana lokasi penyanderaan, adakah tuntutan yang dilontarkan oleh penyandera, dan apa motifnya. Lewat “pemetaan” tersebut, barangkali bisa dicari cara penanganan yang tepat.

Kegentingan ini tentu membutuhkan respons segera. Hal inilah yang kini kita hadapi ketika dua kapal yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak kapal berkebangsaan Indonesia  disandera oleh orang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf. Kapal ini tengah dalam perjalanan dari Sungai Putting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, Filipina. Pelayaran kapal yang dimulai pada 15 Maret itu baru diketahui  dibajak pada 26 Maret ketika pembajak menghubungi pemilik kapal.

Hanya 3 hari setelah kabar itu tersiar  Presiden Jokowi, Selasa (29/3) telah memerintahkan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Luar Negeri Retno LP untuk mencari jalan terbaik menyelamatkan para sandera. Sebagai tindakan berjaga-jaga dan mengantisipasi hal-hal terburuk TNI dan Polri juga telah menyiapkan pasukan  dan peralatan di Kalimantan Utara.

Koordinasi antar instansi dan antar dua negara menjadi prasyarat mutlak, karena lokasi penyanderaan berada di bawah otoritas negara Filipina. Meskipun punya hubungan  baik, Indonesia tetap harus menghormati kedaulatan negara tetangga dekat ini.  Sehingga langkah apapun merupakan keputusan bersama.

Dalam soal pembebasan sandera di negara lain, Indonesia pernah punya pengalaman yang mirip dengan penyanderaan ini. Ketika itu, 29 Maret 1981 pesawat Garuda Indonesia DC-9 jurusan Jakarta-Medan disandera di udara. Lima pelaku kelompok jihad memaksa pesawat  ke Thailand dan akhirnya mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok.  Negosiasi berjalan alot dan berakhir dengan kegagalan.  Pemerintah akhirnya  melakukan operasi yang dikenal dengan operasi Woyla  setelah mendapat izin dari otoritas Thailand. Upaya pembebasan ini menewaskan pilot pesawat dan 1 tentara, dan empat pembajak.

Komitmen pemerintah untuk all out membebaskan sandera sebenarnya adalah amanat  dari  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ secara tegas dikatakan bahwa pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Pesan tersebut juga tertera  dalam butir Nawa Cita pertama yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Amanat ini tentu punya konskwensi  luas. Di manapun, kapan pun, dan dalam keadaaan apapun pemerintah  wajib melindungi, termasuk mereka yang sedang disandera.

Dalam hal pembebasan sandera itu, pemerintah juga  ingin memberi pesan bahwa  bangsa ini tidak akan tunduk dengan cara-cara kekerasan. Dalam hubungan dengan negara tetangga, Indonesia juga mau menunjukkan bahwa meskipun warga negara  Indonesia  terancam keselamatannya, namun Indonesia tetap menghormati kedaulatan negara tetangga. Dengan tidak terburu-buru mengupayakan pembebasan secara diam-diam. Indonesia percaya  penuh bahwa Filipina juga akan mengusahakan  pembebasan secara  maksimal.