Salah satu tujuan kebijakan pangan Presiden Jokowi adalah membuat petani lebih sejahtera dan produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya untuk mencukupi kebutuhan pangan. 

Hak atas pangan adalah hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli. Hak ini menjamin rakyat mendapat pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan secara langsung dengan tradisi masyarakat.

Presiden sudah menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan di bidang pangan adalah membuat rakyat cukup pangan. “Sekali lagi saya ulang, untuk membuat rakyat cukup pangan. Ini yang harus digarisbawahi, membuat rakyat cukup pangan,” ucap Presiden Joko Widodo

Tujuan berikut kebijakan pangan, seperti dikatakan Presiden, adalah untuk menurunkan kemiskinan karena masalah pangan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap angka kemiskinan. Setelah dua tujuan ini, tujuan lainnya adalah membuat petani lebih sejahtera, membuat produsen pangan dalam negeri makin besar andilnya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Dan juga untuk membuat APBN kita semakin efektif menjangkau rakyat.

Kovenan Internasional Hak-hak Ekosob mendefinisikan hak atas pangan sebagai hak setiap laki-laki, perempuan, dan anak-anak, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mendapatkan akses baik secara fisik dan ekonomi kepada pangan yang layak setiap waktu, atau dalam arti pengadaan secara konsisten dengan martabat manusia.

Prinsip-prinsip yang mesti dipenuhi adalah sebagai berikut: Pertama, availability atau ketersediaan. Bahwa pemenuhan hak atas pangan harus meluas sehingga mengeliminasi kemungkinan terjadinya diskriminasi karena terbatasnya sumber daya dalam rangka pemenuhan. Kedua accessability atau ketersediaan akses, artinya kondisi pemenuhan hak atas pangan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Tujuanya adalah adanya stabilitas atas akses pangan.

Ketiga, acceptability. Semua fasilitas pemenuhan hak atas pangan harus dilakukan dengan penghormatan terhadap budaya individu, minoritas, penduduk dan komunitas dan memenuhi prinsip-prinsip sensitive jender. Artinya pemenuhan hak atas pangan ini harus bisa diterima secara kultural. Keempat, quality atau kualitas. Pemenuhan hak atas pangan mencakup kelayakan pasok pangan, dan memenuhi tuntutan gizi.

Ke empat prinsip dasar dalam upaya pemenuhan hak pangan itu jelas harus dijadikan sebagai pegangan dalam menyelesaikan permasalahan hak atas pangan. Tanggungjawab Pemerintah  tidak hanya berkisar antara ketersediaan pangan tapi mencakup ketersediaan air bersih dan makanan yang bebas dari campuran zat kimia sangat berbahaya. Negara bertanggungjawab dalam mencegah makanan dan air yang beredar agar tidak terkandung zat kimia berbahaya.

Dalam berbagai program Nawacita, Presiden Jokowi berupaya agar desa-desa di seluruh Indonesia tak harus mengalami situasi rawan pangan. Salah satu yang sudah dilakukan adalah adanya Undang-undang Desa yang mengucurkan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Selain itu, Presiden selama ini juga kerap langsung berdialog dengan para petani dalam berbagai kesempatan untuk mengetahui persoalan-persoalan nyata dan segera memberikan solusinya.