Pemerintah menyiapkan moratorium perluasan  lahan kelapa sawit dan lahan tambang. Selain menjaga kelestarian alam langkah ini menjadi wujud dukungan  pemerintah pada ekonomi rakyat.

Presiden Joko Widodo mengingatkan rencana moratorium lahan kelapa sawit dan tambang pada acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Rangka Hari Hutan Internasional, di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, 14 April 2016.

Menurut Presiden lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai cukup dan dapat ditingkatkan kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi yang ada. “Lahan yang sekarang sudah ada asal bibitnya itu betul, bibitnya benar, mungkin produksi bisa lebih dari dua kali,” ujar Presiden.

Demikian halnya dengan lahan tambang.  “Jangan sampai terjadi lagi konsesi pertambangan menabrak hutan konservasi, sudah tidak ada seperti itu, tidak ada,” ucap Presiden.

Kebijakan ini tepat. Alasan pertama adalah pentingnya pemerintah menjaga keanekaragaman hayati. Meski tak terlihat, keanekaragamanhayati melekat pada tumbuhan liar mulai dari rerumputan sampai pepohonan besar. Pada masing-masing spesies tersebut terkandung bahan yang kemungkinan bisa untuk membuat berbagai produk.

Mulai dari obat, kosmetik, bahan makanan, dsb. Bahan dasar obat yang kita kenal untuk ketahanan tubuh pada anak-anak misalnya, diambil dari tanaman liar, meniran. Antiseptik, ekstraknya berasal dari tanaman sirih. Tanaman  itu merupakan tumbuhan liar.

Berbagai tanaman hias yang mahal, semacam aglaonema, juga merupakan hasil persilangan tumbuhan berkerabat dekat yang indukannya didapatkan di hutan. Pun pemulian pohon hutan, umumnya juga merupakan hasil seleksi dan persilangan puluhan tahun pada jenis yang berkerabat dekat.

Bayangkan jika keanekaragaman tersebut kemudian diganti dengan keseragaman kelapa sawit. Maka kita bakal kehilangan potensi plasma nutfah. Dalam jangka panjang sistem penanaman monokultur yang berlebihan juga akan menimbulkan kerentanan serangan hama dan penyakit.

Kebijakan moratorium khususnya perluasan tanaman kelapa sawit akan memberi dampak positif bagi peningkatan produksi kelapa sawit. Dengan luasan yang sama pemilik kebun akan berusaha memaksimalkan hasil.

Terutama pada perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 4,55 juta ha. Selama ini pengelolaan dirasa kurang maksimal. Titik lemahnya ada pada pemilihan bibit dan pemupukan yang bisa diatasi dengan penggunaan bibit unggul dan pemupukan yang tepat berdasar kondisi tanah. Jika hal tersebut dilakukan, produksi tandan buah segar (TBS)  bisa meningkat 2 kali lipat, tanpa harus menambah luas lahan.

Dari sisi ekonomi kerakyatan, moratorium perluasan lahan sawit  menunjukkan keberpihakan dan perlindungan pada rakyat. Dengan langkah ini kegiatan ekonomi yang berciri subsisten, bermodal utama tenaga kerja keluarga dan teknologi seadanya diselamatkan.

Lewat moratorium ini ekspansi perusahaan sawit tertahan. Sehingga rakyat tidak tergiur untuk menjual tanahnya kepada pengusaha tak henti memberi iming-iming. Kedaulatan warga atas tanah terjaga dan tidak hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan juga menegaskan, pemerintah menginginkan kegiatan perekonomian rakyat berjalan dan menjadi salah satu pilar penting penyangga perekonomian nasional. Caranya antara lain dengan mengendalikan inflasi, memberi program bantuan usaha mikro kecil menengah, bantuan sosial, maupun lewat program kemitraan bina lingkungan.

Apa yang diungkapkan Presiden sebenarnya adalah cerminan isi Nawacita ke-6: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.