Penambahan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang ditegaskan Presiden Jokowi menjadi langkah  strategis menyiapkan sumber daya yang berkualitas.

Sulitnya mendapatkan tenaga kerja sering dikeluhkan oleh kalangan pemberi kerja, baik instansi pemerintah maupun swasta. Mereka heran, bagaimana mungkin di tengah banyaknya pencari kerja ternyata tidak gampang menemukan calon dengan kualifikasi yang pas dengan kebutuhan.

Pasar tenaga kerja Indonesia memang besar. Badan Pusat Statistik dalam buku  Statistik Indonesia 2015, mencatat jumlah total angkatan kerja pada golongan umur 15-19 tahun sebanyak 7.424.655 orang. Golongan umur ini pantas dicermati karena merekalah  angkatan kerja baru yang sebagian besar tamatan SLTA dan SMK.

Mereka berebut lowongan kerja baru. Dalam praktiknya pemberi kerja lebih menyukai calon tenaga kerja yang tidak sekadar menyodorkan ijazah, tapi juga punya nilai plus. Misalnya punya keterampilan tambahan yang menunjang pekerjaannya. Tujuannya agar pemberi kerja tidak perlu memberikan pelatihan tambahan yang akan menggerus biaya dan waktu. Tenaga kerja baru ini diharapkan bisa langsung memberi kontribusi untuk menambah profit justru datang dengan mengurangi profit.

Nah dalam soal tenaga siap pakai, lulusan SMK bisa menjadi contoh, bagaimana mereka laris di pasaran kerja. Mulai dari sekolah seni kriya, seni musik, bangunan, otomotif, tata boga, perhotelan, dsb. Besarnya potensi dan banyaknya serapan di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga terampil ini sedemikian besar.

Sementara jumlah SMK di Indonesia masih terbatas. Pada tahun 2011/2012 total ada 10256. Tahun 2012/2013 naik menjadi 10673, dan tahun 2013/2014 mencapai 11726. Dimana hampir setengahnya berada di Jawa, sisanya tersebar di berbagai provinsi.

Itulah sebabnya komitmen pemerintah untuk menambah jumlah SMK patut diapresiasi sejalan dengan penyiapan sumber daya. Dalam sebuah  Dialog Publik bersama Presiden yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Rabu(30/3), di Jakarta, Jokowi mengingatkan soal pentingnya menyiapkan sumber daya.

”Mengenai kesiapan sumber daya manusia kita berkompetisi, memang harus dipersiapakan. Sebab, kalau tidak dipersiapkan, kita akan ketinggalan terus,” katanya. Sebagai tindak lanjut  pemerintah akan membangun sekolah menengah kejuruan dalam jumlah besar mulai tahun ini.” Kalau dulu ada SD inpres, mulai tahun ini akan ada SMK inpres. Pendidikan vokasional akan kita garap besar-besaran, yaitu SMK dan politeknik,” tutur presiden.

Langkah Presiden tersebut sekaligus  menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pendidikan kejuruan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia.  Di era sekarang keunggulan sebuah bangsa sangat  tergantung pada keunggulan SDM. Bukan pada besarnya potensi sumberdaya alam dan banyaknya  penduduk. Bahkan kalau tidak cermat  mengelola, sebesar apapun  sumberdaya alam  akan  menjadi malapetaka. Beberapa negara di Afrika punya pengalaman yang kurang baik soal ini. Masa-masa keemasan eksploitasi mineral langsung terpuruk ketika mineral tersebut kemudian habis.

Sementara jumlah penduduk yang banyak atau dikenal dengan bonus demografi harus disertai dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup agar memberi manfaat bagai penggerak roda perekonomian. Jadi tepatlah apa yang digariskan Presiden soal penambahan SMK di seluruh Indonesia.

Selain mengurangi pengangguran perluasan cakupan SMK juga bakal menciptakan  tenaga kerja yang berkualitas, Pada gilirannya mutu produk barang dan jasa juga akan terangkat. Otomatis daya saing kita juga akan meningkat.  Peningkatan daya saing ini  tentu sangat dibutuhkan dalam  rangka pemberlakuan  Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Dengan meningkatnya daya saing, tenaga kerja terampil Indonesia punya pasar yang lebih luas. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di seluruh negara ASEAN. Ini sejalan dengan Nawa Cita ke-6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.