Modal sering menjadi kendala utama bagi  yang ingin berwirausaha. Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berbagai BUMN memberi bantuan permodalan usaha mikro untuk mengembangkan usahanya.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, merupakan visi-misi Nawacita Presiden Joko Widodo. Berbagai kebijakan strategis terus didorong untuk mewujudkannya.

Dalam kasus perburuhan, pemenuhan hak-hak dasar bagi buruh seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial telah dilakukan. Setelah hak-hak dasar dipenuhi, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan buruh.

Berbagai program tersebut akan berjalan sukses jika dibarengi dukungan langsung dari buruh. Seperti program peningkatan keterampilan dan keahlian. Sehingga, buruh Indonesia siap bertarung dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah berjalan.

Selain program tersebut, buruh juga bisa memasuki dunia usaha dalam meningkatkan pendapatannya. Era teknologi informasi yang semakin berkembang dan memudahkan siapa saja memasuki dunia usaha, dapat dimanfaatkan buruh untuk menjadi wirausahawan.

Menjadi wirausahawan, bisa dimulai dengan menyalurkan kreativitas dan hobi yang dimiliki, dipadukan dengan memanfaatkan teknologi. Keuletan, ketangguhan, dan kreativitas menciptakan peluang, akan menentukan besar kecilnya pendapatan jika menjadi wirausahawan.

Untuk pengembangan usaha, buruh tidak perlu khawatir mencari dana bantuan. Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada banyak program lain yang serupa dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). LPDB bertugas mengelola dana bergulir dalam bentuk pinjaman/pembiayaan dengan bunga rendah untuk pengembangan usaha. Asalkan usaha tersebut sudah berupa koperasi bukan perorangan.

Direktur LPDB Kementerian Koperasi dan UKM,  Dr. Ir. Kemas Danial mengatakan, LPDB sudah menggulirkan  dana mencapai Rp7,1 Triliun. Tahun 2016, LPDB memilki anggara Rp1,55 triliun untuk disalurkan dengan bunga pinjaman 0,3% per bulan, dan 0,2 % per bulan untuk sektor riil. Dengan bunga yang relatif terjangkau, beban pinjaman menjadi lebih rendah sehingga keuntungan usaha  menjadi lebih tinggi.

Selain itu, ada juga program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Seperti program Community Development Center (CDC) dari PT Telkom. Selain memberikan bantuan modal pengembangan usaha, diberikan juga pelatihan untuk meningkatkan usaha, hingga pelatihan digitalisasi UMKM.

Di Sukabumi, program CDC telah mengadakan pelatihan bagi 60 UMKM Mitra Binaan Baru Telkom Witel Sukabumi Periode Triwulan 1 Tahun 2016. Dukungan pendanaan pun diberikan untuk pelaku UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi dengan nilai mencapai Rp1,5 miliar. Besar pinjaman diberikan berkisar 10-75 juta rupiah untuk setiap usaha binaan, dengan bunga hanya 6% per tahun.

Bunga dari dana bergulir yang dipinjamkan ke mitra binaan tersebut, akan dipakai untuk menambah dana penyaluran periode berikutnya. Dengan begitu, masyarakat yang menerima bantuan semakin banyak.

Contoh lainnya seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina. Di Sulawesi pada triwulan I tahun 2016, Pertamina sudah menyalurkan program kemitraan senilai Rp1,9 miliar. Kesuksesan PKBL Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tercermin dari turut sertanya mitra PKBL PT Pertamina di Pa­meran Adiwastra Nusantara di Jakarta Convention Center (JCC), pada 23-27 Maret 2016. Ada 19 stan PKBL Pertamina turut berpartisipasi dalam acara tersebut.

Di era ekonomi kreatif ini,  kesempatan memasuki dunia  usaha terbuka lebar. Buruh dapat menciptakan peluang usaha sendiri. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, membuka usaha bukanlah hal yang rumit.

Meningkatkan kesejahteraan buruh tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Kemauan kuat dari buruh untuk hidup sejahtera merupakan kunci utama. Terlebih, berbagai fasilitas penunjang telah disediakan pemerintah seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas serta kapabiltas, kemudian modal usaha untuk menjadi wirausahawan.