Masih banyak buruh belum memiliki rumah, padahal kebutuhan akan perumahan sangat mendasar. Program Nasional Sejuta Rumah untuk Rakyat adalah langkah awal peningkatan kesejahteraan buruh.

Dalam Nawacita, Jokowi secara jelas menyatakan akan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. Antara lain tentunya dengan membangun hunian layak bagi buruh. Janji itu ditindaklanjuti lewat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam peraturan pemerintah ini, kebijakan pengupahan terhadap buruh diarahkan agar buruh dan keluarganya dapat memenuhi penghidupan yang layak.

Presiden Jokowi melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) membuat terobosan yang disebut Program Nasional Sejuta Rumah Rakyat. Rincian jumlah keseluruhan unit rumah dalam program ini, adalah 603.516 unit rumah untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah, dan 396.484 unit rumah untuk masyarakat tidak berpenghasilan rendah.

Program Nasional Sejuta Rumah Rakyat menyediakan rumah subsidi dengan harga dan cicilan yang sangat terjangkau. Selain bebas PPN, pemerintah juga memberikan beberapa insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertama, uang muka Rumah Rakyat ini hanya 1% dari total harga per unit. Besaran uang muka lebih rendah dibandingkan dengan uang muka perumahan komersial yang berkisar 20%-30%. Kedua, bunga Rumah Rakyat hanya sebesar 5%, sedangkan bunga perumahan komersial berkisar 7,5%. Kemudahan lain adalah tenor pembayaran kredit relatif lama, hingga 20 tahun dengan angsuran sebesar Rp. 500.000 – Rp. 600.000 per bulan.

Program Sejuta Rumah Rakyat diluncurkan Presiden Jokowi pada 1 Mei 2015 mencakup 34 provinsi. Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dibangun 5.954 unit rumah tapak, Sumatera Utara 16.305 unit rumah tapak, dan rumah susun 1.832 unit. Provinsi Sumatera Barat 3.332 unit rumah tapak, Riau 6.523 unit rumah tapak, Kepulauan Riau 7.721 unit rumah tapak. Di Provinsi Lampung 9.032 unit rumah tapak, Sumatera Selatan 7.926 unit rumah tapak dan rumah susun 2000 unit. Sedangkan Provinsi Jambi 4.344 unit rumah tapak, Bengkulu 5.426 unit rumah tapak, Bangka Belitung 7.530 unit rumah tapak.

Di wilayah Jawa, Provinsi Banten 14.615 unit rumah tapak, Daerah Istimewa Yogyakarta 977 unit rumah tapak, DKI Jakarta 50 unit rumah tapak, dan rumah susun 15.903 unit. Jawa Barat 74.263 unit rumah tapak, dan rumah susun 3.754 unit. Di Provinsi Jawa Tengah 11.720 unit rumah tapak, dan rumah susun 350 unit, serta rusunnawa 184 unit. Jawa Timur 26.717 unit rumah tapak, dan rusunnami 1,200 unit. Sementara di Provinsi Kalimantan Barat 15.893 unit rumah tapak, Kalimantan Selatan 8.429 unit rumah tapak, Kalimantan Utara 320 unit rumah tapak, Kalimantan Tengah 975 unit rumah tapak, Kalimantan Timur 5.832 unit rumah tapak.

Selain itu masih ada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Jumlah unit tidak sama tiap provinsi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Program Nasional Sejuta Rumah Rakyat bertujuan menyediakan rumah tinggal bagi 13,5 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah layak. Masih banyak buruh yang belum memiliki rumah, padahal bagi buruh kebutuhan akan perumahan sangat mendasar. Jika buruh telah memiliki rumah berarti mereka telah terbebas dari satu beban hidup. Pengadaan sejuta rumah murah untuk rakyat merupakan bukti komitmen Presiden Jokowi dalam mensejahterakan buruh. Dengan adanya Program Sejuta Rumah Rakyat maka pemukiman kumuh di berbagai daerah juga akan berkurang dan rakyat pun lebih sehat.