Melalui berbagai kebijakan, pemerintah terus melakukan upaya-upaya perlindungan dan  peningkatan kesejahteraan buruh yang diharapkan bisa langsung dirasakan manfaatnya.

Problematika ketenagakerjaaan atau perburuhan umumnya berkutat di seputar masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, perselisihan hubungan industrial, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Itu semua permasalahan umum yang kerap terjadi di banyak negara, termasuk di negara-negara maju. Banyak faktor yang bisa memicu munculnya persoalan-persoalan umum tersebut. Dalam hal ini, tugas pemerintah antara lain membuat regulasi yang mendukung perlindungan dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Salah satu contoh, Presiden Jokowi antara lain telah menerbitkan regulasi yang mewajibkan pengusaha memberikan fasilitas penunjang, seperti transportasi, tempat tinggal, dan kesehatan di kawasan industri. Keseriusan Pemerintah dalam melindungi nasib buruh tercermin jelas saat Presiden Jokowi mengatakan, “Sudah saatnya buruh mendapatkan fasilitas penunjang agar beban buruh atau pekerja bisa turun.” (4/5/2015). Apa yang ditegaskan Presiden Jokowi adalah satu bukti kehadiran pemerintah dalam masalah pengupahan dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Kebijakan pengupahan dengan sistem formula yang pernah diluncurkan dalam paket kebijakan ekonomi IV soal Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah salah satu bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan masyarakat yang belum bekerja. Melalui paket kebijakan tersebut, upah buruh dipastikan naik setiap tahun dengan besaran merujuk pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan upah minimum dengan sistem formula itu hanya salah satu kebijakan peningkatan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang belum bekerja. Intinya negara hadir secara komprehensif, bukan hanya soal upah tapi juga kebijakan lain (16/10/2015). Negara hadir dalam bentuk pemberian jaring pengaman (safety net) melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan buruh tidak dibayar murah.

Di sisi lain negara juga hadir dalam upaya pengurangan beban pengeluaran hidup melalui kebijakan-kebijakan sosial seperti pendidikan dan jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan). Juga program perumahan, transportasi buruh dan juga transportasi massal. Di luar itu, masih ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan oleh buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau berinisiatif untuk membangun usaha kecil menengah.

Diharapkan melalui kebijakan semacam itu, perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan buruh bisa langsung dirasakan manfaatnya. Penting dicatat bahwa kesejahteraan pekerja tidak tergantung pada besaran upah yang diterima, melainkan juga fasilitas sosial negara yang membantu mengurangi pengeluaran hidup. Negara juga hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan dalam dialog sosial bipartit antara pengusaha dan buruh di perusahaan. Dialog sosial bipartit adalah kunci menuju kesejahteraan buruh karena membahas soal seperti penerapan struktur dan skala upah. Dalam konteks ini, pekerja bertanggung jawab meningkatkan kapasitas individual maupun kelembagaan serikat pekerja atau serikat buruh.

Sedangkan pihak pengusaha bertanggung jawab untuk membuka ruang dialog dan harus turut mendukung upaya pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.