Kebijakan di sektor perburuhan, tidak terbatas pada pengupahan dan pelayanan dasar, tapi juga memberi kesempatan kerja dan memberi kesempatan untuk berwirausaha secara mandiri.

Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dalam isu perburuhan bagaimanapun tidak terlepas dari “payung” besar, visi-misi Nawacita yang sudah disampaikan dalam masa kampanye Pemilihan Presiden tahun 2014 lalu. Dalam Nawacita, buruh atau pekerja, sebelum dipilah dalam berbagai kategori pemangku kepentingan, pertama-tama ditempatkan sebagai subyek utama, yaitu manusia Indonesia yang menjadi salah satu faktor utama penggerak pertumbuhan nasional. Pekerja terlibat langsung dalam pelaksanaan dan turut menikmati hasil pembangunan, sehingga tercipta pembangunan yang inklusif.

Pembangunan manusia Indonesia, memang menjadi sentral dalam Nawacita, terutama karena dari 9 butir Nawacita, 3 di antaranya terkait dengan pembangunan manusia. Hal ini bisa dilihat dari butir kelima “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, butir keenam “meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional” serta butir kedelapan “melakukan revolusi karakter bangsa.”

Ketiga butir Nawacita ini pada dasarnya adalah upaya untuk menjawab tiga tantangan utama pembangunan manusia Indonesia. Tantangan pertama adalah pemenuhan hak-hak dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga jaminan sosial.

Tantangan kedua adalah peningkatan kapasitas agar dapat berperan aktif dan bahkan  mandiri dalam perekonomian. Tantangan ketiga adalah mempersiapkan mental untuk  melakukan lompatan jauh, meninggalkan ketertinggalan di berbagai bidang dan tampil ke depan memimpin perubahan.

Dalam menghadapi ketiga tantangan tersebut berbagai upaya telah dilakukan dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sejalan dengan upaya memperluas kesempatan kerja.

Dalam konteks dan perspektif ini pula, kebijakan terkait perburuhan dijalankan oleh pemerintah. Buruh, ketika masih bekerja dalam ruang lingkup sebuah perusahaan, harus mendapatkan perlindungan.

Mulai dari kejelasan  sistem pengupahan hingga perlindungan kesehatan dan pendidikan bagi dirinya dan keluarganya. Di sinilah pentingnya, Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan dan program-program pelayanan dasar seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ketika buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena berbagai alasan. Antara lain kelesuan ekonomi internal maupun kelesuan ekonomi global, perlindungan sosial ini akan semakin penting perannya sebagai jaring pengaman sosial. Namun, tak cukup dengan itu, pemerintah pun mendorong pembukaan keran investasi melalui berbagai paket deregulasi, yang secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Realisasi investasi pada tahun 2015 yang meningkat 17,8% (dari tahun sebelumnya Rp463 triliun menjadi Rp545,4 triliun) juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di Jawa memang menurun 8%, dari sebelumnya 897.113 orang di tahun 2014 menjadi 823.678 orang di tahun 2015.

Namun, yang menggembirakan, penyerapan tenaga kerja di luar Jawa melonjak 16%, dari 529.464 orang di tahun 2014 menjadi 612.026 orang di tahun 2015 – yang menunjukkan dampak dari kebijakan “Indonesia-sentris” Presiden Jokowi, sebagai antitesis dari kebijakan “Jawa-sentris”.

Terlihat semakin banyaknya kue pembangunan tersebar di berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kesempatan kerja semakin tersedia melalui berbagai program pembangunan, infrastruktur dan non infrastruktur, yang dapat membantu perluasan kesempatan kerja.

Di luar itu, pemerintah juga memikirkan tentang peluang bagi buruh yang ingin melakukan pengembangan diri dengan memasuki dunia kewirausahaan. Di sinilah, peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang oleh Presiden Jokowi telah diturunkan menjadi 9% di tahun 2016 (dari tahun sebelumnya 12%, dan 22% di tahun 2014) serta selanjutnya akan diturunkan lagi menjadi 7% di tahun 2017. Dengan bunga kredit yang rendah, pengusaha kecil, menengah dan koperasi diharapkan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya – yang juga bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja, meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas.

Inovasi dalam dunia ekonomi digital, oleh pemerintah juga dipandang sebagai ruang sosial alternatif yang memungkinkan para buruh dan pengangguran untuk memperoleh kehidupan layak tanpa harus bekerja pada “majikan” atau pemberi kerja konvensional. Siapapun yang memiliki aset atau alat produksi berupa kendaraan bermotor, dapat mengoptimalkan aset tersebut untuk mendapatkan penghasilan tanpa harus terikat pada jam kerja yang kaku. Oleh karena itu, Presiden Jokowi secara konsisten memberikan perlindungan pada inovasi semacam ini.

Dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan mendasar para buruh, maka ini akan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya revolusi mental secara kolektif. Buruh, dalam Nawacita, adalah manusia Indonesia yang berhak untuk maju mewujudkan semua potensi terbaiknya.