PP Pengupahan punya niat mengakomodasi kepentingan buruh dan pengusaha. Besarnya upah ditentukan oleh variabel angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, yang ditandatangani Presiden Jokowi, 23 Oktober 2015, berniat mengakomodasi buruh dan memudahkan para pelaku usaha merencanakan bisnisnya. Formula baru sistem pengupahan, struktur skala upah yang proporsional, perlindungan hak-hak pekerja dan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah menjadi substansi penting didalamnya.

PP Nomor 78 Tahun 2015, merupakan penjabaran dari Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Didalamnya diatur penggunaan variabel angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum.

Pada pasal 43, Bab V mengenai upah minimum, dijelaskan upah minimum setiap daerah harus berdasarakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud dengan kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan seorang pekerja/ buruh lajang secara fisik untuk kebutuhan hidup satu bulan.

Substansi yang menjadi perhatian publik pada PP Pengupahan, adalah formula kenaikan upah minimum. Ini membuat kenaikan upah minimum setiap tahunnya menjadi baku, dengan persentase kenaikan upah minimum dihitung dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Dimana formula ini, diberlakukan untuk upah minimum Provinsi, Kota maupun Kabupaten.

Melalui paket kebijakan ekonomi jilid IV, Pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan formula yang tertuang pada PP Pengupahan tersebut, tujuannya agar memberikan kepastian kepada para pekerja/ buruh bahwa upah akan naik setiap tahunnya dan kepastian dunia usaha dalam memprediksi upah per tahunnya. Formulanya adalah, UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)).

Pada jumpa pers Paket Ekonomi Jilid IV, di Istana Negara 15 Oktober 2015, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mencontohkan UMP di DKI Jakarta dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 5%. Maka UMP sekarang Rp 2,7 juta, ditambah Rp 2,7 juta dikali 10%. Artinya Rp 2,7 juta ditambah Rp 270.000, hasilnya menjadi Rp 2,97 juta.

Sesuai data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dari Badan Pusat Statistik (BPS), 13 dari 28 provinsi di Indonesia sudah mengikuti sistem formula PP pengupahan. Hasilnya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2016 mencapai 11,5 persen. Berbeda dengan 15 provinsi yang belum mengikuti, kenaikan upah minimum di daerah tersebut relatif kecil, berkisar 6-7 persen.

Pada Oktober 2015, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan, selain upah buruh yang akan naik secara signifikan setiap tahunnya, terdapat keuntungan yang didapat buruh terkait PP Pengupahan. Didalamnya diatur mengenai pendapatan non upah seperti bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), uang service dan lain-lain yang menjadi hak buruh. Terkait ketidakhadiran, buruh yang berhalangan pun, baik karena sakit atau menjalankan tugas serikat pekerja,  perusaahan tetap berkewajiban membayar sesuai upah yang biasa diterima.

Disebutkan pada PP Pengupahan, perusahaan wajib menerapkan, pengupahan yang mempertimbangkan masa kerja, golongan atau pun jabatan, pendidikan, prestasi dan lain-lain, sehingga upah buruh dapat adil, proposional dan layak.