Tidaklah berlebihan untuk menambahkan hukuman berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik karena kejahatan seksual terhadap anak memang harus dikebiri sampai ke akarnya.

Dalam acara penerbitan Perppu no 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Presiden mengatakan terbitnya Perppu ini didasari oleh semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Presiden, tindak kejahatan seksual diyakini dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak. “Bahkan merusak kehidupan pribadi dan tumbuh-kembang anak di masa depan. Kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa,” tegas Presiden.

Sikap tegas ini dibutuhkan untuk melindungi seluruh anak Indonesia dari ancaman kejahatan seksual yang kian merebak dewasa ini. Bangsa Indonesia yang dikenal dengan keluhuran tradisi dan budayanya, tidak sepantasnya menjadi pelaku kebejatan seksual yang demikian kejam. Penting dan mendesaknya mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak juga merupakan urusan kebudayaan. Presiden Jokowi menyadari hal itu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan sebagai program pencegahan. Terutama untuk kasus-kasus yang pelakunya juga masih anak-anak. Salah satunya pernah diperintahkan Presiden pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anis Baswedan, untuk gencar mengkampanyekan antiperundungan di sekolah. Menguatkan  pendidikan karakter, budi pekerti, serta mengajarkan sikap asertif kepada anak.

Presiden Jokowi juga pernah menegaskan edukasi pada keluarga dan anak-anak merupakan kunci  pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan penindasan terhadap anak yang marak terjadi saat ini. “Diperlukan perhatian semua pihak untuk mencegah, untuk menangani kasus-kasus bullying (perundungan),” kata Presiden dalam salah satu rapat terbatas saat terjadi kasus Yuyun. Di sisi lain, perlu hukum yang kuat untuk mengatasi kejahatan yang luar biasa ini. Hukum yang bisa mengakomodasi cara-cara penanganan kejahatan ini dengan cara luar biasa pula.

Untuk itu, dalam ruang lingkup Perppu no 1 tahun 2016 akan mengatur pemberatan hukuman pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan persyaratan tertentu. “Pemberatan pidana berupa ditambah 1/3 dari ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun,” tegas Presiden. Selain itu,  dalam Perppu diatur pidana tambahan berbentuk pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Tidaklah berlebihan untuk menambahkan hukuman berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik karena akar kejahatan seksual memang harus dikebiri. Pendewaan pada pengumbaran nafsu birahi secara liar merupakan sesuatu yang hanya terdapat dalam naluri seks manusia. Dalam perilaku seks, hasrat manusia berperan besar mendorong keliaran yang memungkinkan perilaku seks brutal jika dipicu oleh berbagai faktor eksternal di luar seks itu sendiri. Seks telah menyusup hampir di setiap interaksi antara sesama manusia.

Presiden berharap Perppu no 1 tahun 2016 dapat mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan membuat efek jera bagi para pelakunya. “Kita berharap dengan hadirnya Perppu ini bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku serta dapat menekan kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan kejahatan luar biasa ini”, ujar Presiden. Melalui penegakan hukum yang tegas, maka Perppu ini bisa menjadi alat untuk mengebiri akar dari kejahatan seksual.