Di kota bawang merah Presiden Jokowi  meminta pemangku kepentingan bergotong royong mewujudkan ekonomi rakyat.

Jalannya birokrasi sudah lama menjadi sorotan masyarakat. Ada yang bilang terlalu gemuk, lamban, dan kurang terkoordinir.  Presiden Jokowi rupanya sudah lama menyadari hal ini. Peluncuran Pelayanan Satu Pintu  dalam pengurusan izin investasi adalah jawaban  untuk memangkas birokrasi  perizinan.

Reformasi birokrasi memang menjadi salah satu program prioritas. Seperti ketika  Presiden Jokowi meluncurkan  Program Sinergi Aksi untuk ekonomi rakyat  di Terminal Agrobisnis, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin, 11 April 2016.

Presiden menegaskan program sinergi ini haruslah didasarkan pada prinsip gotong royong. Tidak ada lagi pihak yang berjalan sendiri. Penegasan  itu tentu menjawab permasalahan yang selama ini kerap terjadi. Atas nama ego sektoral, masing-masing kementerian dan lembaga bisa saja jalan sendiri. Pun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa tidak saling tahu  atas program yang tengah dijalankan. Bahkan untuk sekadar berkoordinasi saja  ada keengganan.

Yang terjadi kemudian di lapangan adalah program yang sudah disusun  oleh pemerintah pusat misalnya, tidak didukung di tingkat pelaksanaannya. Pada akhirnya masyarakatlah yang dirugikan. Hal sebaliknya bisa juga terjadi, ketika sebuah program dari masyarakat, tidak mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Padahal program tersebut sudah dipikirkan azas kemanfaatannya.

Padahal dibenak masyarakat pemerintah mestinya satu visi, masing-masing pemangku kepentingan bersatu untuk mewujudkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada lagi dikotomi pemerintah pusat dengan daerah. Kementerian atau lembaga, serta unsur-unsur pemerintahan yang lain.

Bergotong royong adalah kunci mewujudkan kemajuan. Semua komponen bangsa: mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat duduk bersama  dan berkoordinasi. Barangkali hal itulah yang ingin dikatakan oleh Presiden. “Intinya adalah kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, swasta, dan juga masyarakat baik itu petani, nelayan, pelaku UKM, dan lainnya.”

Tak hanya berwacana Presiden, dalam kesempatan tersebut  mencontohkan program sinergi yang akan dikerjakan bersama-sama, yaitu pen-sertifikatan tanah, penyediaan modal,  penyediaan bibit murah berkualitas, penyediaan kebutuhan alat produksi, dan mencari keseimbangan harga komoditas.

Dari peluncuran program Sinergi Aksi ini terlihat bahwa Presiden  berada di depan, memimpin langsung dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani di lapangan. Persoalan  yang barangkali  berulang dan sampai saat ini tak kunjung selesai.

Dengan selesainya persoalan dasar petani, mereka bisa  fokus pada peningkatan produksi dan tidak terbebani oleh persoalan-persoalan dasar. Lewat Program Sinergi Aksi ini pada akhirnya masyarakat akan melihat bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan mereka. Menyediakan hal yang memang sudah lama didambakan oleh petani. Bibit yang murah, alat produksi yang cukup, harga yang pantas, modal, dan status tanah yang jelas.

Kedepannya model seperti ini dapat menjadi contoh. Kalau kali ini Brebes dijadikan sebagai kabupaten percontohan, maka di masa mendatang Brebes akan dijadikan model untuk kabupaten lainnya di Indonesia.

Bila ditarik lebih luas pencanangan ini merupakan langkah reformasi birokrasi, dimana birokrasi berjalan bukan untuk menghambat, tetapi sebagai jalan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.