Partisipasi rakyat yang besar dalam Pemilihan Presiden 2014 adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Berbagai bentuk partisipasi di kota dan di desa menyemarakkan peristiwa demokrasi ini, termasuk melalui internet. Tingkat penggunaan berbagai media internet dalam politik begitu tinggi dan berpengaruh, terutama yang dikategorikan sebagai media sosial. Bahkan, aktivitas-aktivitas kampanye yang melibatkan massa dikoordinasikan melalui Facebook, Twitter, Whatsapp dan berbagai platform lainnya.

Hal ini tidaklah mengherankan. Jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 212 juta, termasuk sekitar 18 juta pengguna ponsel pintar yang mendongkrak angka pengguna internet menjadi 35 juta. Dari jenis media internet yang digunakan, hampir 20 juta pengguna Twitter dan 50 juta pengguna Facebook.

Inilah konteks yang mengiringi terpilihnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di lain sisi, kesembilan Agenda Nawacita mensyaratkan peningkatan partisipasi rakyat di berbagai bidang. Sebagai pemerintahan yang turut dilahirkan oleh partisipasi online dan digital, Pemerintah menganggap terobosan tersebut perlu diadopsi dan kembangkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pemerintahan.

Sejak masa pemerintahan sebelumnya, Indonesia telah tergabung dalam Open Government Partnership. Ini adalah sebuah kerjasama internasional untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka kepada rakyatnya. Di dalam kemitraan ini, terdapat sebuah rencana aksi mengenai mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan jelas tindak lanjut serta penyelesaian aduannya. Untuk mewujudkannya, Pemerintah membangun sebuah mekanisme yang disebut LAPOR! atau “Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat”.

Saat diluncurkan kembali pada 5 Mei silam, hampir 23 ribu pengguna yang terdaftar pada LAPOR! dengan sekitar 63 ribu laporan. Sebagai mekanisme pemerintahan yang baru terbangun dan masih terus dikembangkan, aplikasi ini telah terhubung dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, dan 44 BUMN. Sejauh ini laporan terbanyak terkait dengan agenda Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Infrastruktur, Pendidikan dan Politik, Hukum, dan Keamanan. Kinerja LAPOR! sebagai sebuah sistem integrasi memang masih berkembang, sekitar 53 persen laporan telah dituntaskan sedangkan 25 persen lainnya masih dalam proses tindak lanjut.

Kita dapat melihat perkembangan implementasi LAPOR! sebagai indikator capaian pemerintah dalam menjalankan Nawacita. Peningkatan pengguna aplikasi ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah meningkatkan partisipasi rakyat, karena LAPOR! juga dapat menjaring aspirasi publik terkait prioritisasi masalah pembangunan di samping Musrenbang. Bahkan, untuk kondisi darurat, aplikasi LAPOR! telah digunakan dalam masa darurat bencana banjir Jakarta pada Januari 2013.

Pengembangan lebih lanjut juga memungkinkan LAPOR! menjadi platform yang memfasilitasi partisipasi publik melampaui batas pengaduan dan aspirasi, seperti perwujudan kemitraan masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pembangunan (relawan guru, relawan tenaga kesehatan, pembangunan jembatan bersama warga setempat dan lain-lain).

Kedua, LAPOR! juga adalah alat evaluasi pemerintahan yang partisipatif. Publik dapat memberikan penilaian langsung dengan problem-problem kongkrit beserta penyelesaian dari lembaga pemerintah yang dituju. Aplikasi LAPOR memiliki fitur statistik dan status penuntasan/penyelesaian. Artinya, partisipasi publik kini dapat meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dan tata kelola pemerintahan.

Ketiga, LAPOR! membantu pimpinan lembaga pemerintahan dan BUMN untuk meningkatkan efektifitas aksinya dengan partisipasi publik. Semua pimpinan lembaga tersebut memiliki akses executive dashboard untuk memonitor kinerja lembaganya dalam menanggapi laporan rakyat. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui lebih jauh problem-problem organisasi dan sumber daya organisasi yang mereka pimpin dengan lebih konkrit.