Presiden Jokowi secara resmi telah memperpanjang kebijakan moratorium hutan pertengahan Mei lalu. Perpanjangan moratorium ini mengacu pada Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang dikeluarkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan perpanjangan tersebut, tidak akan ada izin baru yang dikeluarkan pemerintah untuk membuka hutan hingga dua tahun ke depan.

Sifat Inpres tersebut berupa perpanjangan, bukan merupakan perubahan dengan penguatan. Mengingat, perubahan substansial atas Inpres 2013 memerlukan koordinasi lintas kementerian dan Pemerintah Daerah, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta para gubernur dan walikota. Begitu pula lembaga terkait lain seperti Badan Informasi Geospasial.

Dalam perpanjangan ini, Pemerintah juga mendengarkan saran/masukan dari lembaga swadaya nasional dan internasional seperti Walhi, Kemitraan, Green Peace, Sawit Watch, Forest Watch, World Resource Institute, dan sebagainya.

Harus diakui bahwa kebijakan moratorium ini masih memerlukan tindak lanjut agar menyentuh instrumen yang paling bertanggung jawab di lapangan. Berdasarkan temuan lapangan World Resource Institute, baru 60% para petugas langsung di lapangan yang memahami apa saja lahan-lahan hutan yang terlindungi dalam moratorium, dan hanya 37% petugas lapangan yang benar-benar tahu area mana yang dilindungi.

Untuk itu, masih diperlukan ketersediaan informasi dan panduan bagi para petugas lapangan, pemberian mandat yang spesifik serta pembiayaan yang cukup untuk mengimplementasikan, memonitor, dan memperkuat Inpres ini di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen sekaligus target Indonesia mengurangi emisi karbon hingga 26% di tahun 2020 mendatang dengan diimbangi kebijakan yang tidak bersifat business as usual. Apa pasalnya? Moratorium baru dapat mengurangi emisi karbon pada kisaran 1 hingga 2,5%.

Moratorium akan membuat seluruh pelaku usaha yang berbasis lahan produktif untuk mengolah lahannya secara lebih efisien dan produktif. Dari hutan kelapa sawit yang sudah ada saja misalnya, penelitian World Resources mengidentifikasi 4,5 juta hektar lahan sawit terdegradasi di Kalimantan sangat cocok dikelola dengan sistem produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, tanpa harus mengurangi potensi ekonomi yang mungkin dihasilkan.

Pemilihan bibit dan peremajaan yang tepat dapat menghasilkan 8-12 ton crude palm oil (CPO) berkualitas. Perawatan yang baik, disertai dengan pemberian akses manajemen perkebunan dan modal kepada para petani sawit, akan membuat produktivitas kebun meningkat tanpa harus membuka lahan hutan yang baru.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah masih menumpukan kelapa sawit sebagai komoditi terpenting untuk menghasilkan devisa bagi negara. Selain sawit di peringkat pertama dengan target lebih dari 36 juta ton, komoditi perkebunan lain yang juga dikembangkan antara lain karet, kakao, teh, kopi, dan kelapa.

Oleh karena itu, dengan menjalankan moratorium hutan, kita semua akan berpikir keras untuk meningkatkan daya saing melalui lahan yang sudah ada. Di antaranya adalah dengan cara meningkatkan produktivitas kebun yang ada, mengefisienkan proses produksi, dan meningkatkan produk olahan berbasis sawit sehingga memberi nilai tambah lebih dibandingkan jika diekspor dalam bentuk tandan atau mentah.