Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, Kementerian Pertahanan Kemenhan menempati posisi kedua terbesar dalam alokasi belanja yakni sebesar Rp95,9 triliun

Salah satu indikator sebuah negara besar adalah bagaimana negara tersebut dapat mempertahankan kedaulatan wilayahnya baik di darat, laut, maupun udara.

Kemampuan dalam menjaga kedaulatan wilayah negara, selain dipengaruhi oleh diplomasi politik pemerintah tentu dipengaruhi juga oleh kekuatan militer yang bertugas menjaga kedaulatan negara. Kekuatan milter, tidak hanya sebatas dari besarnya jumlah personil, tetapi juga bergantung pada Alat Utama Sistem Persenjataan (Alitsista) yang dimiliki serta kemampuan dalam menggunakannya.

Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menegaskan, pemerintahan akan berusaha melakukan modernisasi besar-besaran Alutsista yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar dapat bertugas secara maksimal dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya perintahkan kepada Menteri Pertahanan dan Panglima (TNI) untuk melakukan perombakan yang mendasar tentang manajemen alutsista TNI. Sistem pengadaan alutsista harus diubah, ini momentum,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-69, di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (1/7/2015).

Presiden Jokowi berharap, kedepannya industri pertahanan nasional harus terlibat mulai dari rancang bangun, produksi, operasional, latihan pemeliharaan hingga pemusnahan alutsista yang sudah tua.

Menggeliatnya modernisasi dan penambahan Alutsista TNI terlihat dari berbagai kebijakan dan “political will” pemerintahan Jokowi-JK yang berusaha memodernisasi Alutsista TNI agar setidaknya memenuhi standar Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force). Tujuan jangka panjang, tentu agar persenjataan TNI dapat sejajar dengan negara-negara tetangga, dan meningkatkan kemampuan personilnya dalam menghadapi tantangan masa depan.

Presiden Jokowi mengatakan, hampir semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologi pertahanannya. Untuk itu, Presiden Jokowi mengungkapkan ia tengah berupaya untuk membangun postur pertahanan TNI yang semakin kokoh, Alutsista semakin lengkap, dan modern. “Modernisasi teknologi pertahanan memang diperlukan untuk terus-menerus mengimbangi kemajuan zaman,” kata Presiden Jokowi.

Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis, — terletak di antara dua benua dan dua samudera — menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan besar dalam perekonomian di kawasan. Wilayah perairan yang dimiliki Indonesia, merupakan salah satu urat nadi perdagangan Internasional.

Karena itu, sebagai salah satu faktor utama pendukung terciptanya stabilitas keamanan dan penunjang kemajuan perekonomian di kawasan, kemampuan personil TNI serta Alutsista yang modern sangat diperlukan.

Dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menempati posisi kedua terbesar dalam alokasi belanja yakni sebesar Rp95,9 triliun. Besarnya anggaran tersebut, merupakan bukti keseriusan pemerintahan Jokowi-JK dalam upaya memodernisasi Alutsista TNI.

Sebagai acuan, tiga kekuatan besar militer dunia, Amerika Serikat (AS), Rusia dan Tiongkok, mengalokasikan anggaran yang besar untuk militernya. Pada tahun 2015, AS mengalokasikan dana sebsar 578 miliar dolar AS. Sedangkan Rusia, mengalokasikan anggaran pertahanannya sebesar 3.287 triliun rubel atau setara 82,7 miliar dolar AS. Sementar Tiongkok, mengalokasikan anggaran pertahanannya sebesar 886,9 miliar yuan atau setara 141,4 miliar dolar AS.

AS dan Tiongkok merupakan dua Negara yang memiliki pengaruh besar dalam arus perekonomian internasional, mengalokasikan anggaran pertahanannya sangat besar. Hal ini menunjukkan, betapa pentingnya kekuatan pertahanan/militer suatu Negara dalam menunjang perekonomian Negara tersebut.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan perkonomian nasional, selain mengalokasikan anggaran pertahanan yang besar guna menunjang modernisasi Alutsista TNI, Presiden Jokowi pun berupaya mewujudkan kemandirian pertahanan dengan mengurangi ketergantungan impor kebutuhan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional. “Kemandiriaan pertahanan juga akan dibangun melalui diversifikasi kerjasama pertahanan sesuai dengan kepentingan nasional,” katanya.