Dibandingkan beberapa negara ASEAN, hingga semester I 2015, porsi investasi yang diterima oleh Indonesia adalah yang terbesar, yaitu mencapai 31 persen.

Reformasi fundamental di berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) selama satu tahun jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memang belum dapat segera terlihat . Namun, secara perlahan proyek-proyek dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia akan sangat terasa manfaatnya memasuki tahun kedua dan ketiga pemerintahannya.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang pada tahun sebelumnya lebih banyak disumbang dari konsumsi, sebesar 55%, dengan mudah menjadi penanda bahwa kita selama ini masih konsumtif. Ekonomi berbasis konsumsi perlahan-lahan akan meruntuhkan kemampuan kita untuk mengelola sendiri sumber daya yang ada di sekitar kita dan akan semakin tergantung pada produk-produk impor.. Paradigma ekonomi konsumtif tersebut, harus diubah menjadi ekonomi produktif.

Dalam rangka membangun produktifitas di masyarakat, Pemerintah mengalihkan subsidi energi untuk digunakan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah seperti pembangunan jalan, waduk irigasi dan jalur rel kereta api.

Dengan adanya infrastruktur yang memadai seperti pembuatan jalan trans di setiap pulau di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan akan terbangun konektivitas antar wilayah. Ini dengan sendirinya akan memperkuat daya saing nasional, sehingga memungkinkan produk-produk yang dihasilkan dari Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bahkan menembus pasar global. Produktivitas pun akan mudah terpacu ketika daya saing secara nasional kita menunjukkan perbaikan.

Namun, pemerintah tidak melulu mendorong produktivitas dan daya saing. Dalam rangka pemunuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Jokowi-JK secara bersamaan menggencarkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Tiga pendekatan tersebut, pada akhirnya akan membawa dampak perubahan yang cukup fundamental. Yakni, berubahnya paradigma ekonomi dari ekonomi konsumtif menjadi ekonomi produktif, berjalannya sejumlah kebijakan strategis dan tepat sasaran untuk masyarakat miskin, dan terwujudnya pembangunan yang lebih merata di luar pulau jawa.

Kesemua itu secara bersama-sama telah membentuk sebuah fondasi pembangunan nasional, yang akan terus dikembangkan dalam tahun-tahun berikut pemerintahan. Sehingga, ke depan, Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang budaya..

Walaupun masih berada dalam tahap pembangunan fondasi, berbagai inisiatif dan kerja keras pemerintah telah menarik minat investor untuk berinvestasi di berbagai sektor.. Dibandingkan beberapa negara ASEAN, hingga semester I 2015, porsi investasi yang diterima oleh Indonesia adalah yang terbesar, yaitu mencapai 31 persen.

Kalau sekarang, pemerintah terlihat begitu genjar membangun infrastruktur itu karena proyek-proyek fisik infrastruktur memang lebih mudah terlihat perkembangannya. Di samping itu, pembangunan infrastruktur kita memang berjalan sangat lambat. Padahal, menurut Presiden Jokowi, keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama untuk membuat growth engine baru agar ekonomi Indonesia bisa bangkit.

“Perbaikan infrastruktur penting untuk menekan biaya produksi, menekan biaya transportasi, dan menekan biaya distribusi,” kata Presiden Jokowi di hadapan para pengusaha dan ekonom pada forum “Paparan Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi”, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/7/2105).

Secara umum, di berbagai Negara maju, infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur memang tidak akan bisa dilakukan seketika dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, ketika hasilnya sudah mulai bisa dinikmati, dampak jangka panjangnya akan dapat dirasakan oleh kita dan generasi-generasi selanjutnya.