Kenaikan rating surat utang Indonesia menjadi investment grade merupakan pengakuan lembaga pemeringkat S&P atas keberhasilan pengelolaan dan mitigasi risiko keuangan yang selama ini dilakukan pemerintah.

Berita baik tentang kenaikan peringkat investasi Indonesia muncul pada Jumat (19/5/2017), lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) mengumumkan kenaikan rating surat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade) atau BBB- alias stable outlook. Naik dari sebelumnya yang berstatus BB+.

Pasar saham sontak bergairah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melonjak 3,2 % terkerek ke angka 5.825.

Rilis S&P tersebut pasti akan meningkatkan gairah investasi yang sedang digenjot pemerintah. Dalam kurun waktu dua setengah tahun pemerintahan Jokowi-JK, semua sarana dan proses yang berkaitan dengan investasi dibenahi. Mulai dari pembangunan bandara, jalan, pelabuhan, pengoperasian tol laut, pembangunan kawasan ekonomi khusus, dan sepuluh tujuan wisata.

Proses perizinan investasi juga disederhanakan dan dipercepat. Khusus untuk wilayah yang telah ditunjuk menjadi kawasan industri dibuka pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di BKPM. Izin bisa keluar dalam 3 jam. PTSP merupakan implementasi Paket Kebijakan Ekonomi jilid II.

Pemerintah juga mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XII untuk mendorong investasi lewat kemudahan berusaha. Kebijakan ini langsung merujuk pada indikator ease of doing business yang dilansir oleh Bank Dunia.

Kesepuluh indikator tersebut adalah dalam hal  memulai usaha (starting business), perizinan pendirian bangunan (dealing with construction permit), pembayaran pajak (paying taxes), akses perkreditan (getting credit), penegakan kontrak (Enforcing Contract), Penyambungan Listrik (Getting Electricity), perdagangan lintas negara (trading across borders), penyelesaian perkara kepailitan (resolving insolvency), dan perlindungan terhadap investor minoritas (protecting minority investors).
Momentum naiknya peringkat Indonesia tersebut segera dimanfaatkan oleh pemerintah. Senin (22/5/2017), Presiden Joko Widodo langsung mengumpulkan jajarannya untuk membahas tindak lanjut di Istana Kepresidenan Bogor.

“S&P telah memberikan kepada kita investment grade sehingga ini menambah kepercayaan kepada kita terutama untuk investasi-investasi yang berasal dari luar karena itulah sebuah kepercayaan yang harus kita jaga,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan, peluang tersebut tidak datang dua kali, apalagi tiga kali. Oleh karena itu kecepatan pelayanan pada investor harus terintegrasi dan dilakukan satu per satu secara detail.

Dalam siaran pers-nya, S&P menyebutkan keputusan kenaikan peringkat surat utang Indonesia tersebut didasari oleh beberapa alasan yang mendasar. Diantaranya:

  1. Berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran pemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit secara signifikan. Seperti diketahui risiko fiskal adalah kegagalan yang mungkin timbul dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara atau kebijakan fiskal. Diantaranya, meningkatnya defisit APBN, risiko utang pemerintah pusat, risiko tidak tercapainya asumsi-asumsi makro ekonomi, dsb. Peningkatan rating itu menunjukkan, kebijakan fiskal telah dilakukan dengan hati-hati dan terkendali.
  1. Selain itu juga wujud pengakuan, pemerintah berhasil mengurangi risiko peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB dan beban pembayaran bunga. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan I 2017 ada pada posisi USD 326,3 miliar. Dengan jumlah tersebut, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan I 2017 relatif stabil pada kisaran 34%, menurun jika dibandingkan dengan triwulan I 2016 yang sebesar 37%. Dari total ULN tersebut, 51% atau USD 166,5 miliar berupa utang publik dan USD 159,9 miliar atau 49% dipinjam oleh swasta.

Menurut Bank Indonesia perkembangan ULN pada triwulan I 2017 tersebut tetap sehat, namun tetap harus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional, khususnya ULN sektor swasta. Yang terkonsentrasi pada sektor keungan, industri pengolahan, pertambangan, listrik, gas, dan air bersih.

Pemerintah tentu tidak gegabah memanfaatkan pinjaman ini. Prinsipnya digunakan untuk belanja pada sektor-sektor produktif dengan masa pengembalian yang panjang.

  1. S&P juga melihat, ada proyeksi perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty. Seperti kita ketahui lewat program tax amnesty yang berlangsung sejak 1 Juli 2016 hingga 31Maret 2017 yang terbagi dalam 3 periode. Dalam kurun waktu itu, pelaporan harta tax amnestymencapai Rp 4.855 triliun. Deklarasi harta di dalam negeri Rp 3.676 triliun. Sisanya, deklarasi harta di luar negeri Rp 1.031 triliun dan harta yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp 147 triliun. Adapun jumlah uang tebusan mencapai Rp 114 triliun. Program ini juga menjaring sebanyak 48.000 wajib pajak baru yang sama sekali belum pernah punya NPWP. Adanya wajib pajak baru itu menjadi bagian penting pelaksanaan program pengampunan pajak. Sebab data wajib pajak secara otomatis menjadi bertambah. Penambahan wajib pajak sama artinya dengan adanya penambahan potensi pajak yang membuat  penerimaan negara akan lebih stabil dalam jangka panjang.
  1. Lebih lanjut, S&P menyatakan Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang peran kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi dampak dari gejolak ekonomi dan keuangan kepada stabilitas makroekonomi. Dalam kaitan ini, inflasi dapat dijaga dan sejalan dengan negara mitra dagang utama, independensi BI dalam menjaga pencapaian target kebijakan moneter dapat dipertahankan, penggunaan instrumen berbasis pasar dalam implementasi kebijakan moneter semakin besar, serta penerapan fleksibilitas nilai tukar Rupiah semakin meningkat.

Atas dasar alasan-alasan tersebut S&P akhirnya meningkatkan Indonesia dalam peringkat investment grade.