Pemerintah dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menaikkan alokasi Dana Desa, dari Rp20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp46,9 triliun di tahun 2016, atau naik lebih dari 100%

Desa yang identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, serta kemiskinan, menjadikan penduduk usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Akibatnya desa semakin terpinggirkan sementara kota mengalami kepadatan.

Pembangunan desa menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan. Pemerintah mendorong agar desa mampu membangun fondasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur desa serta pemanfaatan potensi-potensi perekonomian di desa.

Melalui dana desa, pemerintah berupaya untuk mengubah citra desa yang identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, serta kemiskinan menjadi desa yang produktif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ia berharap perkonomian di desa akan tumbuh seiring dengan adanya alokasi dana desa untuk pembangunan desa. Presiden Jokowi menegaskan keinginannya agar perekonomian desa mulai bergerak. Menurut Presiden, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp20,7 triliun untuk 74.754 desa di seluruh Indonesia. “Saya ingin ekonomi desa bergerak. Tahun 2015 dialokasikan dana desa sebesar Rp20,7 T. Segera gunakan dana itu,” kata Presiden.

Menurut Presiden, dana desa akan menjadi andalan dalam menggerakkan perekonomian Desa, membangun infrastruktur desa sekaligus menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan kerja di desa untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan serta meningkatkan daya beli masyarakat desa.

Dana desa yang sudah diterima desa diharapkan langsung digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, jalan usaha tani, sanitasi, embung, dan pembangunan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki sesuai dengan kondisi di desa.

Penggunaan dana desa dalam rangka membangun infrastruktur desa, selain menyerap langsung banyak warga desa yang bekerja di proyek-proyek infrastruktur, juga akan memberikan efek domino seperti muncul berbagai kegiatan usaha ekonomi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proyek-proyek desa, seperti usaha material, usaha kuliner, usaha pakaian, jasa transportasi, dan usaha lainnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan proyek pembangunan desa dan kebutuhan para pekerjanya.

Dana Desa memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan, menjadi pekerjaan bersama seluruh elemen bangsa dalam mengawasi penggunaan dan pemanfaatan dana Desa agar digunakan dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menaikkan alokasi Dana Desa, dari semula Rp20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp46,9 triliun pada tahun anggaran 2016, atau kenaikan lebih dari 100%. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

Masyarakat desa yang berkualitas akan memberikan manfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih baik.

Badan Pusat Statistik mencatat, hingga Maret 2015, ada 17,94 juta orang miskin di Desa. Angka itu meningkat dari sebelumnya 17,37 juta orang pada September 2014.

Dengan adanya dana desa, diharapkan sedikit demi sedikit angka kemiskinan di desa akan terus menurun. Pemanfaatan dana desa dalam membangun perekonomian di desa diharapkan akan menjadikan desa semakin sejahtera serta meningkatkan daya beli masyarakat desa. Desa bukan lagi pinggiran, tapi “pusat” kesejahteraan.