Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Bukan hanya melantik, Presiden berusaha memastikan terjadinya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedomannya, visi-misi Nawacita

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak telah dilaksanakan dengan aman, damai dan demokratis pada tanggal 9 Desember 2015. Kelak keberhasilan mereka, selain ditentukan oleh kerja kerasnya, juga oleh tata kelola yang baik yang mereka jalankan di masing-masing daerah – terasuk di dalamnya bagaimana menciptakan sinergi dengan pemerintah pusat.

Untungnya, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Kepala Daerah dilantik langsung oleh Presiden, sehingga tak ada lagi kendala komunikasi sejak dari awal terbentuknya Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah yang pertama kali dilantik oleh Presiden adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau lebih dikenal dengan nama Ahok, pada tanggal 19 November 2014 di Istana Negara. Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014.

Berikutnya adalah pelantikan tujuh Gubernur atas dasar Keputusan Presiden Nomor 13P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2016-2021 pada tanggal 12 Februari 2016, juga di Istana Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden memastikan bahwa para Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memiliki visi yang sama “guna memastikan seluruh rakyat merasakan kehadiran Pemerintah dalam kehidupan sehari-hari mereka.” Pemerintah Daerah harus memastikan semua rakyat di daerah mendapatkan pelayanan air bersih, memperoleh listrik, transportasi umum yang terjangkau dan akses pendidikan serta kesehatan dengan sebaran dan kualitas yang baik.

“Rakyat di tujuh provinsi, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara, pasti gembira menyambut kehadiran saudara-saudara sebagai pemimpin baru, dengan mandat baru, dengan semangat kepemimpinan yang baru pula,” ucap Presiden Jokowi.

Presiden juga menyampaikan bahwa rakyat mengharapkan daya beli yang semakin kuat, dengan tingkat inflasi yang terkendali, pembukaan lapangan pekerjaan baru dan langkah konkret mengentaskan kemiskinan serta terobosan dalam mengurangi ketimpangan. Hal-hal ini merupakan indikator umum keberhasilan pemerintah, siapapun dan dari manapun latar belakang politiknya.

Dalam rangka menciptakan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Gubernur adalah wakil dari Pemerintah Pusat di daerah. Untuk itu, Presiden berpesan “dalam melaksanakan pembangunan daerah, Gubernur hendaknya berpedoman pada visi-misi Presiden yang tertuang pada Nawacita”.

Nawacita telah memberikan arah secara cukup komprehensif tentang bagaimana masyarakat yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian dapat dicapai. Jika terdapat kesamaan visi-misi dan langkah-langkah kerja nyata antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tentunya hasil akhir akan lebih cepat terwujud. Pembangunan di daerah dapat memberikan dampak lebih kuat jika tidak dilakukan secara sendiri-sendiri dan selalu membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat.

Sebelum mengakhiri pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar para Gubernur mampu meningkatkan peran sebagai simpul penting koordinasi, antara Kementerian dan Lembaga dari tingkat pusat dengan Pemerintah Kabupaten maupun Kota. Simpul penting itu meliputi fungsi mengkonsolidasikan program Kementerian ataupun Lembaga di tingkat pusat ke daerah, memfasilitasi dan menangani dengan baik permasalahan yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota.

“Jangan bekerja di belakang meja, turun langsung ke lapangan untuk mengurangi masalah,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga berpesan agar Gubernur dan Wakilnya harus menjadi “dwi-tunggal”, dengan saling memperkuat dan melengkapi. Presiden meminta agar para Gubernur dan Wakil Gubernur bekerja dengan baik dan penuh amanah serta tetap dekat dengan rakyat agar tetap menjadi pemimpin yang terpercaya.