Progres hilirisasi Minerba, hingga tahun 2015 ini, sudah siap beroperasinya tujuh pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang (smelter).

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pola bisnis industri yang tidak tepat, khususnya di bidang industri pertanian/perkebunan dan pertambangan menyebabkan Indonesia hanya menjadi Negara produsen bahan baku saja. Padahal, nilai yang akan didapatkan jika industri pertanian dan pertambangan ditingkatkan hingga proses hilir sehingga menghasilkan bahan jadi, akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi perekonomian Indonesia.

Manfaat dari hilirisasi yang begitu besar membuat pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perubahan pola bisnis dan industri di bidang pertanian dan pertambangan.

Terutama dalam bidang pertambangan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), yang dalam praktiknya mengharuskan proses hilirisasi dalam pertambangan, sehingga menghasilkan bahan jadi bukan bahan mentah hasil pertambangan.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah bertekad akan terus dan konsisten menjalankan program peningkatan nilai tambah untuk produk-produk mineral dan batubara sesuai amanat Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Minerba.

“Kita ini Negara yang sangat besar dengan kekayaan alam dengan bahan mentah yang banyak macamnya, inilah yang harus dihilirisasi. Kita harus memulai lagi, pemikiran untuk industrialisasi, reindustrialisasi besar-besaran,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Peresmian Mega Proyek Pertamina Terintegrasi di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Minggu (2/8/2015).

Presiden Jokowi juga meminta agar dalam melaksanakan program hilirisasi, seluruh proses peningkatan nilai tambahnya dilakukan di Indonesia, sehingga manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Progres hilirisasi Minerba, hingga tahun 2015 ini, sudah siap beroperasinya tujuh pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang (smelter). Enam smelter nikel dan satu smelter alumunium.

Selain membuka lapangan kerja baru, dengan adanya pembangunan pabrik smelter di Indonesia, nilai tambah yang dihasilkan dari bahan jadi dapat memberikan keuntungan secara ekonomi berlipat-lipat.

Sebagai contoh, pembangunan smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tenggara, selain mendongkrak nilai tambah dan menyedot investasi asing, hilirisasi juga menciptakan lapangan kerja baru. Jumlah tenaga kerja langsung di smelter Morowali sebanyak 5000 orang. Di Tahun 2017 nanti, setelah unit produksi beroperasi maka tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 12 ribu orang

Presiden Jokowi menuturkan, pembangunan infrastruktur dasar penunjang hilirisasi pertambangan, seperti listrik, termasuk listrik untuk masyarakat, pelabuhan, pengolahan air, saat ini dilakukan oleh pihak swasta. Tetapi ke depan, pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi dibebankan pada swasta dan pemerintah harus berperan aktif.

“Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan umum, waduk, transmisi listrik untuk penerangan masyarakat, dan bandara akan dibangun oleh pemerintah,” kata Presiden Jokowi menegaskan.

Peran pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasarana bagi pembangunan industri hendaknya menjadi perhatian semua kementerian agar proses percepatan pembangunan industri dan hilirisasi dapat berjalan dengan baik.

Komitmen pemerintah terhadap hilirisasi pertambangan, tentu dibarengi juga dengan pembangunan infrastruktur yang baik dan memadai. Sebab itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna menunjang hilirisasi pertambangan yang akan berdampak pada perumbuhan ekonomi di wilayah tersebut serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Sehingga di masa depan, Indonesia tidak lagi hanya menjadi Negara produsen bahan mentah saja, namun menjadi produsen bahan jadi seperti misalnya alumunium dan baja yang sangat dibutuhkan untuk proses pengerjaan dan pembangunan program-program prioritas pemerintah.