KTT G-20 tahun 2016 baru saja berakhir di Hangzhou, Tiongkok. Salah satu kesepakatan adalah upaya melawan proteksionisme dan mendukung mekanisme perdagangan multilateral untuk membalikkan penurunan perdagangan dunia.

 

Presiden Jokowi menjadi salah satu pembicara utama pada forum internasional tersebut, menawarkan optimisme kepada para pemimpin dunia mengatasi perlambatan ekonomi global. Sekaligus menyerukan pentingnya komitmen dan  kerja sama yang makin erat di antara pemimpin negara-negara anggota G-20.

Selain dihadiri oleh negara-negara anggota G-20, forum di Tiongkok tersebut juga didatangi  oleh beberapa negara tamu seperti Spanyol, Chad, Mesir, Kazakhstan, Laos, Senegal, Singapura, dan Thailand. Oleh karenanya, dari tahun ke tahun forum pertemuan antar para pemimpin dunia ini, memiliki peranan strategis, meskipun bersifat informal.

Komitmen Presiden

Keseriusan Indonesia menjadikan G-20 sebagai momentum untuk bekerja sama terlihat dari kehadiran Presiden. Sejak terpilih dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Jokowi tidak pernah absen menghadiri pertemuan tingkat tinggi tersebut.  Selain ditunjukkan dengan kehadiran dalam setiap KTT, Presiden Jokowi juga telah merealisasikan sejumlah komitmen yang telah ditandatangani bersama para Pemimpin Dunia pada KTT yang dihadirinya itu.

Hal ini dapat dilihat dari “buah-buah” yang telah dipetik dalam KTT sebelumnya, baik di Brisbane, Australia, tahun 2014 maupun di Antalya, Turki, pada 2015.

Di Antalya, misalnya, para pemimpin menandatangani beberapa kesepakatan, antara lain  Komunike Pemimpin G-20, Antalya Accountability Assesment, dan Antalya Action Plan.

Implementasi Komunike

Oleh Pemerintah Indonesia, Komunike tersebut kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan dalam berbagai isu/sektor antara lain keuangan, pembangunan, infrastruktur, perdagangan, energi, ketenagakerjaan, dan antikorupsi.

Amnesti pajak yang sekarang sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat misalnya, adalah salah contoh dari komitmen Indonesia di bidang keuangan untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, melalui strategi pertumbuhan yang komprehensif.

Komitmen lain dalam Komunike yang juga sudah diimplementasikan oleh Pemerintahan Jokowi adalah meningkatkan investasi untuk infrastruktur.

Butir komunike yang lain pada sektor keuangan adalah menyusun arsitektur keuangan global yang lebih adil dan kredibel, meningkatkan ketahanan perekonomian global terhadap krisis melalui reformasi sektor keuangan, meningkatkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan transparan.

Pada tahun 2015 tersebut, sesuai komitmen di Antalya, Pemerintah segera menyusun dua rencana besar yakni (1) meneruskan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan mengurangi pengeluaran dan (2) di sisi moneter, Bank Indonesia tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan menerapkan bauran kebijakan, termasuk pendalaman pasar keuangan.

Atas dua rencana tahun 2015 tersebut, Jokowi kemudian telah mengimplementasikannya melalui (1) penerbitan kebijakan tentang instrumen APBN dan regulasi dan/atau pemberian insentif (Siaran Pers Kemenkeu RI Nomor 30/KLI/2015, 25 Maret 2015), (2) revisi PP No. 52 tahun 2011 tentang Tax Allowance pada tanggal 1 April 2015. Revisi tersebut mengatur prosedur serta kriteria yang lebih mudah.

Selain dua hal tersebut, Pemerintah melalui Kemenkeu RI juga telah mengeluarkan PMK No. 18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu (ditetapkan pada 6 Mei 2015).

Kemudian Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/15/PBI tanggal 2 Oktober 2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bank Indonesia no 16/16/PBI/2014 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik. PBI ini diterbitkan dalam rangka mendorong peningkatan pasokan valas di pasar valas domestik sehingga dapat mendorong kegiatan perekonomian. Juga sebagai upaya BI dalam mempercepat pendalaman pasar keuangan di pasar valas domestik serta respon terhadap perkembangan pasar keuangan global.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan PBI No.17/7/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.16/17/PBI/2014. Peraturan ini berisi tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing. Tujuan diterbitkannya aturan ini adalah untuk mendukung percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik, yang diperlukan untuk peningkatan likuiditas dan variasi instrumen di pasar keuangan.

Indonesia juga mendukung upaya meminimalisir tax evasion yang dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui pemberlakuan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan

Automatic Exchange of tax Information (AEOI). Dua hal ini merupakan isu penting dalam transaksi keuangan global sekarang ini.

Untuk mendukung kedua rencana yang sudah disepakati Para Pemimpin di tahun 2015 tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk pemberlakuan BEPS, di antaranya:

  1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
  2. PMK No.240/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) (Action 14: make dispute resolution mechanism more effective).
  3. PMK No.7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) (Action 13: reexamine transfer pricing documentation).

Sedangkan persiapan terkait implementasi AEOI yang telah dilakukan antara lain:

  1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mulai menyusun petunjuk pelaksanaan AEOI, termasuk mengatur persiapan penguatan internal OJK.
  2. Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan PMK No. 125/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (7 Juli 2015).

Berbagai keputusan dan peraturan yang telah dikeluarkan tahun lalu hanyalah merupakan implementasi di salah satu sektor yakni keuangan. Terdapat 6 sektor lain yang telah ditetapkan dalam Komunike Para Pemimpin dan sudah diimplementasikan oleh Pemerintah sepanjang tahun 2015-2016.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Indonesia dalam percaturan politik di hadapan bangsa-bangsa lain adalah sesuai dengan garis kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, sedangkan di bidang ekonomi, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama yang saling menguntungkan dan setara di antara bangsa-bangsa.