Hasil survei OECD secara umum dapat disimpulkan, masyarakat Indonesia percaya atas langkah dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Sebuah pertanyaan sederhana yang cukup dijawab “ya” atau “tidak” disodorkan kepada lebih kurang 1.000 responden pada 35 negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), termasuk Indonesia untuk mengetahui apakah masyarakat percaya pada apa yang tengah dikerjakan pemerintah. Do you have confidence in national government?

Pertanyaan tersebut dirancang oleh lembaga riset Gallup yang menjadi mitra OECD. Hasilnya lantas dikeluarkan oleh OECD dengan judul Government at Glance 2017, Senin (17/7/2017).

Yang menggembirakan, Indonesia berada di peringat pertama di mana tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berada di posisi teratas. Berdasar data tersebut, delapan puluh persen masyarakat percaya kepada langkah pemerintah. Angka ini meningkat 28 persen dibandingkan tahun 2007 yang hanya sebesar 52 persen.

Prestasi Indonesia yang impresif diikuti oleh Swiss, yang naik 63 persen ke 80 persen. Lantas India di urutan ketiga yang turun dari 82 persen ke 73 persen. Kepercayaan publik di Indonesia jauh melampaui rata-rata negara OECD yang bertengger pada angka 42 persen.

Riset ini menjadi penting karena memberikan gambaran mutakhir bagaimana berbagai kebijakan publik di suatu negara, khususnya Indonesia diterima oleh masyarakat.

Seperti kita ketahui, sektor publik menjadi aktor utama dalam masyarakat modern. Bila sektor ini tertata dengan baik akan berkontribusi positif pada banyak hal. Seperti distribusi barang dan jasa, re-distribusi pendapatan,  pertumbuhan ekonomi, dll.

Tingkat kepercayaan yang tinggi tersebut juga akan memudahkan program dan langkah pemerintah terimplementasi dengan baik di lapangan. Bila ditarik ke belakang pemerintah punya 3 tanggung jawab besar. Pertama, menyediakan  barang dan jasa (seperti pendidikan dan kesehatan). Kedua, membuat kebijakan dan mengatur interaksi antara masyarakat dan dunia usaha. Ketiga, melakukan re-distribusi pendapatan lewat kebijakan pajak dan transfer pendapatan antar wilayah. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab pengelolaan risiko, memastikan keadilan berjalan, dan melawan korupsi.

Tanggung jawab pemerintah yang kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan tersebut penting untuk melindungi masyarakat dan pelaku bisnis, menjaga kelestarian lingkungan, serta membuka jalan bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

Bila dicermati, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah itu menunjukkan,  berbagai program yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi. Sebut saja yang paling nyata adalah pembangunan infrastruktur berupa jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara. Saat selesai masyarakat bisa langsung merasakan dampaknya dalam bentuk waktu tempuh yang lebih singkat, berkembangnya kawasan ekonomi baru, kelancaran distribusi barang serta jasa, serta penurunan harga.

Program pemerintah yang menyasar mereka yang kurang beruntung juga terus digenjot. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan Pemberian Makanan Tambahan menjadi bukti nyata, pemerintah ingin semua lapisan masyarakat sehat dan mendapat kesempatan pendidikan. Sebuah langkah untuk meraih kesejahteraan.

Kebijakan publik yang lain dan terus dipertajam sasarannya adalah subsidi listrik dan subsidi pangan menggunakan kartu. Subsidi yang tepat sasaran, secara efektif akan mengurangi ketimpangan. Itulah sebabnya, kuncinya ada pendataan yang akurat, hanya mereka yang tidak mampu saja yang berhak menerima bantuan.

Di sisi lain agar masyarakat tetap bisa mempertahankan daya beli, pemerintah melakukan pemantauan harga yang ketat, khususnya untuk 9 bahan pokok. Jika harga sudah melampaui  patokan, pemerintah melakukan intervensi pasar dengan menambah pasokan. Sebaliknya, saat harga komoditas turun drastis, pemerintah melakukan pembelian. Kenaikkan barang dan jasa juga dipantau oleh Bank Indonesia. Tujuannya agar BI bisa melakukan upaya mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Lewat membangun dari pinggiran dan Indonesia Sentris, pemerintah ingin, masyarakat Indonesia khususnya yang ada di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal mendapat perlakuan yang sama. Pengembangan daerah 3 T ini juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah yang masih terjadi. Indonesia Sentris menjadi salah satu langkah Presiden Jokowi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ke-5 Pancasila.

Laporan tingkat kepercayaan publik yang dilansir oleh OECD menunjukkan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah mendapat dukungan dari masyarakat. Ini menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan program yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia, tanpa kecuali.