Menarik mencermati apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo pada peresmian pabrik mobil Mitsubishi di Kawasan Industri GIIC Deltamas, Kab. Bekasi, Selasa (25/4/2017).

Pertama adalah janganlah mempersulit investor. Pernyataan ini entah sudah berapa kali dikemukakan oleh Presiden, bahkan pemerintah tidak sekadar berwacana, namun mengeluarkan sederet Paket Kebijakan Ekonomi, khususnya jilid I, II, III, VI, VII, XI, dan XII yang memberi jalan  lapang bagi investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Sekadar mengingatkan Kebijakan Ekonomi jilid I yang dirilis Rabu (9/9/2015) berisi  formula  untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat proyek strategis, dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu langkah adalah memangkas aturan penghambat investasi dan tumpang tindih (deregulasi).

Paket II, fokus pada kebijakan yang diarahkan untuk mempercepat proses investasi dan pemberian fasilitas perpajakan. Salah satu contohnya adalah, investor yang akan membangun pabrik di kawasan industri cukup mengurus sejumlah izin yang memakan waktu sekitar 3 jam.

Paket III, mencakup tiga wilayah kebijakan: pertama, penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas. Kedua, perluasan penerima kredit usaha rakyat (KUR). Ketiga, penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.

Paket VI, terdiri atas tiga paket kebijakan, yakni (i) upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran  dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), (ii) penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, (iii) simplifikasi perizinan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Paket VII, soal kemudahan mendapatkan izin investasi, keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya, dan kemudahan mendapatkan sertifikat tanah. Dan tentu saja Paket XII, soal kemudahan berusaha yang poin-poinnya menyasar langsung pada indikator Ease of Doing Business yang dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Sederet Paket Kebijakan Ekonomi tersebut penting lantaran negara lain juga melakukan berbagai kebijakan untuk menarik investor. Investor tentu akan memilih di negara mana ia akan berinvestasi. Tentu negara yang “ramah” investasi. Ukuran yang paling gampang adalah peringkat kemudahan berusaha yang dilansir oleh Bank Dunia tersebut setiap tahun.

Kenapa peringkat kemudahan berbisnis jadi acuan? Karena memberi gambaran pada investor atas    10 indikator dalam memulai bisnis. Yakni kemudahan memulai usaha, perizinan pendirian bangunan, pembayaran pajak, akses perkreditan, penegakan kontrak, kemudahan mendapatkan listrik, perdagangan lintas negara, penyelesaian kepailitan, dan perlindungan terhadap investor minoritas.

Sebagai gambaran untuk tahun 2017, Indonesia ada pada peringkat  91 dari 189 negara yang di survei. Pemerintah telah menargetkan, peringkat naik ke angka 42 pada 2019.

Pesan kedua yang disampaikan Presiden adalah soal penyediaan lapangan kerja. Peresmian pabrik ini saja langsung menyerap 3.000 tenaga kerja. Seperti kita ketahui, industri otomotif merupakan salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja lantaran banyaknya komponen pendukung. Mulai dari komponen mesin, interior, eksterior. Bahkan yang secara langsung tidak terkait dengan bisnis inti otomotif seperti seperti  periklanan.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, secara keseluruhan industri otomotif menyerap tiga juta tenaga. Andai satu tenaga kerja menghidupi 1 anak, maka sembilan juta jiwa bergantung pada industri ini.

Dari angka tersebut terlihat betapa strategisnya sektor ini. Apalagi jika dilihat data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang merangkum jumlah mobil yang terjual di pasar domestik pada 2016 syang mencapai 1.062.729 unit. Meliputi sedan, tipe 4X2, tipe 4X4, bus, pick up, truk, double cabin, dan affordable energi saving cars 4X2. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 sebesar 1.013.291.  Sementara  untuk tahun 2017, hingga Februari, tercatat 181.044 diserap konsumen.

Dengan mencermati angka-angka tersebut, nampaknya jumlah penjualan mobil pada 2017 ini akan membaik dibandingkan dengan tahun 2016. Ini tentu sinyal yang baik bagi industri otomotif dan pertumbuhan sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional.  Sebagian pengamat ekonomi mengakui, jumlah mobil yang terjual di suatu negara dalam setahun mencerminkan gambaran pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Pesan ketiga yang disampaikan Presiden adalah agar industri ini juga menggarap pasar ekspor untuk menghasilkan devisa. Data yang dihimpun dari Gaikindo menunjukkan pada tahun 2017 total ekspor sebesar 194.397 unit. Sedangkan hingga Februari 2017 tercatat 34.568 unit diekspor.

Kementerian Perindustrian mencatat, besarnya nilai ekspor kelompok industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer adalah 4,757.035 ribu US $ pada 2015 dan meningkat menjadi 5.141.422 ribu US $ pada 2016. Nilai tersebut mencakup kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, suku cadang, karoseri, dan kursi.

Dunia yang makin terhubung membuat pasar menjadi lebih terbuka. Presiden mengingatkan agar menggarap pasar baru yang selama ini tidak pernah dilirik dan jangan terpaku pada pasar tradisional. Ibarat pemburu, kita mesti mencari ladang perburuan baru. Tujuannya untuk mendapatkan peluang yang lebih menjajikan. Lewat ekspor, pengusaha juga bisa belajar banyak bagaimana ketepatan waktu pengiriman, mutu barang, dan kemasan menjadi kunci memenangkan persaingan.

Peresmian pabrik mobil oleh Presiden juga bisa dijadikan momentum bagi Indonesia, untuk meningkatkan kontribusi sektor manufaktur pada PDB di mana industri otomotif  termasuk di dalamnya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam diskusi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial pada Minggu (26/3/2017) di Jakarta mengingatkan, pengalaman di negara maju menunjukkan, untuk bisa melompat dari negara berpenghasilan menengah ke negara dengan pendapatan tinggi, sektor manufaktur harus digenjot agar kontribusinya naik hingga 30-40% terhadap PDB.

Pada 2014, sektor manufaktur menyumbang 21,02 terhadap PDB. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) kontribusi sektor manufaktur pada PDB diharapkan menjadi 21,1 persen pada 2017 dan meningkat hinga 21,6 persen pada 2019.

Dengan meningkatnya peran manufaktur, harapannya pendapatan per kapita  terus meningkat. Sebagai gambaran Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2016 tercatat  Rp 47,96 juta per kapita per tahun. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar Rp 45,14 juta dan pada tahun 2014 Rp 41,92 juta.

Dari sini terlihat, benang merah seruan Presiden Joko Widodo saat peresmian pabrik mobil di Kabupaten Bekasi agar jangan mempersulit investor, menggenjot ekspor, dan meningkatkan kesempatan kerja adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita.