Sejak merdeka 70 tahun yang lalu, Indonesia baru memiliki 53.585 MW kapasitas listrik. Bandingkan dengan Tiongkok yang berpenduduk lima kali lipat dari kita, namun punya kapasitas 1,3 juta MW. Atau dengan Singapura yang berpenduduk 5,3 juta tapi mampu memproduksi 10.490 MW listrik.

Rasio elektrifikasi kita masih sebesar 81,5%, atau ada sekitar 40 juta penduduk yang belum tersentuh fasilitas listrik. Tidak hanya di wilayah pelosok, kota-kota besar di Pulau Sumatera dan Kalimantan juga kerap mengalami defisit listrik.

Kemandirian ekonomi tak bisa dicapai tanpa kedaulatan energi, termasuk energi listrik. Itu sebabnya pemerintah dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan sasaran menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 75.000 MW.

Untuk mencapai target, ada beberapa program yang sedang dan akan dilakukan. Pada 4 Mei 2015 lalu, Presiden Jokowi meluncurkan “Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW” di Pantai Goa Cemara, Desa Gadingsari, Bantul, DIY. Dalam program 5 tahun tersebut, akan terdapat 210 lokasi pembangunan pembangkit listrik. Terdiri atas 59 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Pulau Jawa, 49 lokasi di Sulawesi, sementara di Kalimantan 34 lokasi, dan di Indonesia Timur 34 lokasi.

Sejalan dengan kebijakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, terdapat sepuluh jenis pembangkit yang akan dibangun. Di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Lalu, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), PLTA Pump Storage (PS), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas dan Uap (PLTMGU), dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Sekitar 60% dari pembangkit listrik tersebut akan dibangun di Pulau Jawa dan Bali. Total pembangkit listrik yang dikerjakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sendiri sebesar 38% dan Independent Power Producer (IPP) sekitar 62%.

Melalui program ini diharapkan terdapat efek pelipat ganda (multiplier effect) yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, melalui penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 650.000 tenaga kerja langsung dan 3 juta orang tenaga kerja tak langsung.

“Program ini membuka peluang bagi pembangunan 75.000 set tower, pemanfaatan 300.000-an km konduktor aluminium, pembangunan 1.382 unit gardu induk, penggunaan 2.600 set trafo, serta kebutuhan akan 3,5 juta ton baja profil dan pipa luar pembangkit,” ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said.

Penyerapan Komponen Dalam Negeri atau PKDN diperkirakan akan mencapai hingga 40%, atau setara dengan Rp 440 triliun, dari total kebutuhan investasi. Sedangkan total kebutuhan dana investasi yang diperlukan akan mencapai lebih dari Rp 1.100 triliun. Program ini akan meningkatkan tambahan kapasitas pembangkit rata-rata 7.000MW per tahun dan tambahan jaringan transmisi rata-rata 9.300 kilometer sirkuit (kms) per tahun.

Sementara itu, secara makro Pemerintah telah menentukan arah kebijakan energi yang meliputi: (1) Peningkatan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi, dengan strategi, antara lain: penerapan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk energi baru terbarukan dan peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui fuel blending biodiesel dan bioethanol; (2) Peningkatan Aksesibilitas Energi, dan; (3) Peningkatan Efisiensi dalam Penggunaan Energi dan Listrik.