Banyak pekerjaan rumah di bidang pendidikan yang harus diselesaikan dan dituntaskan. Persoalan pokoknya bukan lagi terletak pada ketersediaan dana, melainkan justru pada arah atau visi yang mau dicapai dalam sektor pendidikan. Pemerintahan sebelumnya sudah bekerja keras untuk mewujudkannya dan terus menerus membenahi berbagai persoalan yang muncul. Akan tetapi, karena persoalan pendidikan bersifat dinamis dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman, maka strategi dan kebijakan pendidikan juga harus bergerak secara dinamis.

Dari sejak zaman merdeka, Pemerintah telah menyusun dan menjalankan Rencana Pendidikan atau Kurikulum yang sesuai dengan konteks masyarakat pada zamannya. Rencana Pendidikan tahun 1947 misalnya, menggunakan paradigma pendidikan watak sebagai landasan bagi perencanaan pendidikan. Secara operasional, muncullah apa yang dinamakan mata pelajaran budi pekerti. Dalam Rencana Pendidikan tahun 1964, gotong royong terpimpin oleh nilai-nilai moral, kecerdasan, emosional/seni, keterampilan, dan jasmani menjadi paradigmanya. Sementara Kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013 memiliki kekhasan sendiri-sendiri yang disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan pada saat itu.

Pemerintahan Jokowi-JK, pada awal-awal pemerintahannya, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengeluarkan kebijakan pembatasan penerapan Kurikulum 2013 dan mengembalikan pelaksanaan pendidikan sebagian besar sekolah di Indonesia ke Kurikulum 2006. Selain itu, Pemerintah juga memutuskan untuk menggunakan Ujian Nasional sebagai basis pemetaan dan evaluasi, bukan lagi sebagai satu-satunya penentu kelulusan peserta didik. Tanggung jawab kelulusan, dengan demikian berada di pundak masing-masing sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2007 menggariskan tentang perlunya Standar Penilaian Pendidikan. Pemerintah Jokowi, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak mengingkari pentingnya standar pendidikan tersebut. Akan tetapi, untuk konteks saat ini, tidaklah efektif menggunakan standar yang seragam secara nasional, apalagi menggunakannya sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai proses pendidikan dan menentukan kelulusan siswa. Oleh karena itu, Standar Penilaian Pendidikan, dikembalikan lagi kepada setiap daerah, dan lebih konkret lagi, kepada setiap sekolah.

Mengembalikan kelulusan siswa kepada setiap daerah/sekolah sembari tetap menjalankan ujian secara nasional, adalah langkah yang paling mungkin dapat diambil. Kita tetap memerlukan standar dan evaluasi proses pendidikan secara nasional pada satu sisi, sedangkan di sisi lain kita masih menghadapi persoalan kesenjangan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain yang sangat besar.

Jika dilihat kembali arah yang dirumuskan oleh Pemerintahan Jokowi-JK, substansi pendidikan paling penting yang hendak dicapai adalah mengembalikan pendidikan budi pekerti dan kewarganegaraan ke dalam pendidikan formal di sekolah. Salah satunya adalah melakukan penataan ulang kurikulum di sekolah-sekolah.

Dalam Nawacita, paradigma dan cita-cita pokok Pemerintahan Jokowi-JK dinyatakan, Pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional yang mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Konsekuensinya, Pemerintah juga akan melakukan penataan kurikulum pendidikan nasional dan perbaikan sistem pengajaran yang memasukkan nilai sejarah pembentukan Indonesia sebagai bangsa, jiwa patriotisme, cinta tanah air, semangat bela negara, dan budi pekerti ke dalam kurikulum nasional.