Pemerintah Provinsi Aceh mendapatkan nilai tertinggi dalam keterbukaan informasi publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Reformasi birokrasi adalah salah satu program prioritas presiden yang diturunkan dari visi Nawacita. Wajar jika reformasi dijadikan program prioritas, sebab tanpa birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, sulit membayangkan program-program pembangunan yang strategis bisa memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Birokrasi ibarat mesin bagi pembangunan, yang harus dijaga kinerjanya dan ditingkatkan kemampuannya.

Kata kunci dalam melakukan reformasi birokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Hal inilah yang secara tegas dinyatakan dalam butir kedua Nawacita yang menyebutkan bahwa “Kami (Jokowi-JK) akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.”

Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, belajar dari pengalaman yang terjadi di banyak negara, adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas – belakangan, dengan semakin terbukanya tata kelola pemerintahan, prinsip lain yang juga dianggap penting adalah partisipasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik tentu sebaiknya dimulai dari aparat pemerintah yang harus memberi contoh melalui budaya melayani. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi mengharapkan aparat pemerintah dapat menanggapi dengan cepat berbagai kebutuhan masyarakat, karena sejatinya aparatur negara merupakan pelayan masyarakat.

“Rakyat menginginkan pemerintah yang cepat dan responsif terhadap keluhan-keluhan. Untuk itu, pemerintah di semua tingkat pusat dan daerah, institusi, universitas, semua badan publik kementerian, dan yang lainnya harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka, yang good governance,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2015, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 15 Desember 2015.

Presiden mengatakan, keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara akan mampu mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan. Hanya dengan pemerintahan yang terbuka maka akan terbangun legitimasi dan kepercayaan publik. Untuk mewujudkannya, Presiden menegaskan, harus ada perubahan karakter, mindset dan reformasi pola kerja yang efektif dan efisien.

Hasil penilayan terkait keterbukaan informasi badan publik tahun 2015 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) menunjukkan kementerian yang mendapatkan poin tertinggi dalam keterbukaan informasi adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Untuk badan publik, Lembaga Arsip Nasional, sedangkan kategori badan publik non-struktural yang mendapatkan poin tertinggi adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Taspen mendapatkan poin tertinggi. Kemudian untuk kategori Universitas, Universitas Brawijaya menempati posisi pertama. Sedangkan untuk pemerintahan provinsi, Pemerintah Provinsi Aceh mendapatkan nilai tertinggi. Indikator penilaian yang dilakukan oleh tim KIP adalah kemampuan mengumumkan dan menyediakan informasi publik, serta melayani dan mengelola informasi publik.

Sementara itu, dalam Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), ada peningkatan nilai rata-rata baik untuk Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi.

Penilaian tersebut dilakukan menggunakan indikator akuntabilitas kinerja, yaitu dengan melihat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang disandingkan dengan capaian kinerjanya, serta dengan melihat pula kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi pada instansi yang dinilai.

Hasil penilaian rata-rata untuk kementerian/lembaga, angkanya meningkat dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada tahun 2015. Sedangkan nilai rata-rata untuk Pemerintahan provinsi meningkat dari 59.21 pada tahun 2014 menjadi 60.47 pada tahun 2015.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan, ada empat kementerian/lembaga yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai di atas 80, yaitu Kemenkeu, KPK, KKP, dan BPK. Sementara di tingkat pemerintahan provinsi, ada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.