Presiden menegaskan tentang Trisakti sebagai arah ideologis dan Nawacita sebagai janji pemerintah. Kebijakan pembangunan kini menjadi Indonesia-sentris dan bukan Jawa-sentris.

Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian menjadi acuan setiap langkah pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Perlahan tapi pasti, jalan perubahan tersebut akan segera terwujud dengan kerja keras dan sikap optimis bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa besar.

“Sebagai bangsa yang besar kita harus optimis bahwa kita dapat mengatasi segala persoalan yang menghadang jalan perubahan kita,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Kemayoran, Jakarta, Hari Minggu 10 Januari 2015.

Pemerintah terus bekerja keras untuk membangun fondasi guna memastikan program-program pembangunan mengacu pada semangat Trisakti dan Nawacita. Dengan kerja keras, pemerintah telah berhasil melalui tahun 2015 yang penuh tantangan.

“Trisakti harus diwujudkan, karena itulah arah ideologis kita sebagai sebuah bangsa yang besar, dan Nawacita adalah bentuk janji pemerintah terhadap rakyat Indonesia,” kata Presiden menegaskan. Pembangunan yang sekarang sedang terus didorong oleh pemerintah bukan sekedar kewajiban tanpa arah, atau sekedar untuk menghabiskan anggaran Negara.

Sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden memiliki tugas berat untuk memastikan setiap langkah yang dilakukan para aparatur pemerintah tidak melenceng dan tidak menemui hambatan dalam melaksanakan tugasnya.

Presiden Jokowi menjelaskan, selama tahun 2015 pemerintah telah melakukan perubahan di berbagai sektor. Hambatan birokrasi terus dikikis melalui deregulasi dan debirokratisasi agar pelayanan publik dapat terwujud dengan efektif dan efisien.

“Saya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, aparatur harus kompeten dan profesional, berani mengambil keputusan. Agenda reformasi birokrasi tidak boleh terhenti, revolusi mental harus kita mulai,” kata Presiden.

Tahun 2015, pemerintah telah memulai pembangunan berbagai infrastrutur untuk membuka isolasi dan merajut negara kepulauan. Tujuan utamanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga masyarakat dengan mudah dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur harus harus dengan jelas mencerminkan arah pembangunan yang Indonesia-sentris, bukan lagi hanya terpusat di Pulau Jawa atau Sumatera.

Keseriusan pemerintah dalam pemerataan pembangunan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dana pendidikan ditingkatkan 27,5% menjadi Rp424,8 Triliun, dan infrastruktur ditingkatkan 76%, menjadi Rp314 Triliun, dana kesehatan ditingkatkan sebesar 75 %, menjadi Rp105 Triliun, kemudian untuk dan desa ditingkatkan lagi alokasi dananya menjadi Rp46,98 Triliun

“APBN 2016 telah ditetapkan dan didedikasikan untuk rakyat,” kata Presiden.

Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah bersikap tegas terhadap setiap pencurian ikan yang telah merugikan Negara dan para nelayan, melalui penindakan hukum terhadap pencuri ikan dan penenggelaman kapal pencuri ikan. Sekarang, volume produksi perikanan sudah meningkat 14,4%. Ini setara dengan pertumbuhan PDB sub-sektor perikanan sebesar 8,64%.

Pembenahan di sektor energi terus dilakukan pemerintah melalui pengadaan minyak yang lebih transparan dan efisien sehingga Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat dapat menghemat sekitar 133 juta Dolar AS.

Tahun 2016 merupakan momentum pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan dan meningkatkan perekonomian serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, setiap elemen bangsa harus bekerja keras dan optimis dalam menyongsong perubahan yang sedang dijalani.

“Trisakti Bung Karno harus kita wujudkan, untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,” kata Presiden.