Pelaksanaan deregulasi berjalan sesuai tenggat waktu yang diberikan, 31 Oktober 2015 untuk Paket Kebijakan Ekonomi I dan 31 Desember 2015 untuk Paket Kebijakan Ekonomi II-VI. Dampaknya akan dipantau pada 2016

Kondisi pertumbuhan perekonomian nasional pada tahun 2015 yang tidak stabil, membuat pemerintah mengambil langkah cepat. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga VI pun dipersiapkan dalam rangka memberikan stimulus agar perekonomian nasional dapat berjalan stabil dan bahkan meningkat.

Ketika meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I di Istana Merdeka pada tanggal 9 September 2015, Presiden Jokowi menegaskan bahwa “Paket Kebijakan Ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor riil kita yang akhirnya memberikan fondasi lompatan kemajuan perekonomian kita ke depan.”

Presiden berharap, dengan adanya Paket Kebijkan Ekonomi, tidak hanya makro-ekonomi menjadi lebih stabil dan berdaya tahan, namun di sektor riil juga mampu mencegah adanya pengurangan tenaga kerja (PHK), meningkatkan daya beli masyarakat serta produktivitas nasional, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bila diperinci, Paket kebijakan Ekonomi terdiri dari 3 bentuk utama yaitu: Deregulasi, Debirokratisasi serta Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha. Deregulasi dilakukan dengan cara merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi atau tumpang-tindih peraturan-peraturan; melakukan keselarasan antar peraturan, dan; menjaga konsistensi peraturan.

Debirokratisasi dilakukan dengan cara simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha atau profile sharing; adanya prosedur yang jelas dan tegas dalam perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan; pelimpahan perizinan kepada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di bawah koordinasi BKPM; pelayanan perizinan dan non-perizinan melalui sistem elektronik; dan penerapan risk management dalam proses perizinan.

Sedangkan Penegakan Hukum dan Kepastian Usaha dilakukan dengan cara mengadakan saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi; pengawasan pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli; dan terakhir, membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

Terkait dengan deregulasi berbagai peraturan yang dilakukan dalam Paket Kebijakan Ekonomi I hingga VI, dalam pantauan yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP), menunjukkan 83% atau 135 deregulasi peraturan dari Paket Kebijakan Ekonomi I-VI sudah selesai diterbitkan, sedangkan 17% atau 30 deregulasi peraturan masih dalam tahap penyelesaian.

Pantauan KSP, pelaksanaan deregulasi berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan hingga 31 Oktober 2015 untuk Paket Kebijakan Ekonomi I dan 31 Desember 2015 untuk Paket Kebijakan Ekonomi II hingga VI. Sedangkan terkait dengan dampak substansialnya akan mulai dipantau pada tahun 2016.

“Jadi paket ekonomi ini berjalan sesuai rencana. Kementerian terus melakukan perubahan dan mengimplementasikannya. Kami di Kantor Staf Presiden terus memonitor perkembangan, kemajuan dan dampaknya,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Kantor Staf Presiden, Minggu (13/12/2015).

“Kami akan segera melakukan perubahan-perubahan bila memang paket ekonomi tersebut kurang cocok,” ujar Kepala Staf Kepresidenan menambahkan.

Seperti diketahui, Paket Kebijakan Ekonomi I-VI melibatkan 17 kementerian/lembaga. Namun lebih dari separuhnya atau sekitar 53 persen paket deregulasi terfokus di empat kementerian, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan jenis peraturan yang harus diregulasi, mayoritas atau sekitar 78 persen peraturan masuk dalam kategori Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga, dan Surat Edaran. Sementara itu, 22 persen masuk dalam kategori Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden.