Untuk melindungi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan, dilakukan melalui stabilisasi harga pangan, percepatan pencairan dana desa, dan penambahan Raskin

Pengaruh ekonomi global yang melambat, memberikan efek terhadap perekonomian Indonesia. Guna menggerakan mesin perekonomian di dalam negeri, pemerintah terus berupaya melakukan terobosan melalui peluncuran peket kebijakan ekonomi.

Presiden Jokowi mengatakan, paket kebijakan ekonomi tahap pertama berfokus pada tiga hal, yakni mengembangkan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan.
“Saya ingin menekankan di sini bahwa paket kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor riil kita yang akhirnya memberikan fondasi lompatan kemajuan perekonomian kita ke depan,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Rabu (9/9/2015).

Mengembangkan ekonomi makro yang kondusif

Upaya mengembangkan ekonomi makro yang kondusif dilakukan bersama-sama dengan Otoritas Moneteri (Bank Indonesia) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintahan Jokowi-JK sedang berupaya untuk mencegah kemerosotan rupiah lebih jauh, melalui: (1) Stabilisasi Fiskal dan Moneter (termasuk pengendalian inflasi); (2) Percepatan Belanja Pemerintah, dan; (3) Penguatan Neraca Pembayaran.
Menggerakkan ekonomi nasional

Pemerintah berupaya mencegah terjadinya krisis yang lebih dalam melalui rangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan pemberian insentif fiscal untuk mendorong sector riil, melalui: (1) Mendorong Daya Saing Industri Nasional; (2) Mempercepat Proyek Strategis Nasional, dan; (3) Meningkatkan Investasi di Sektor Properti.

Dalam upaya meningkatkan daya saing industri, pemerintah telah melakukan perombakan peraturan. Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan, sehingga diharapkan bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi serta memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional.

Pemerintah juga tengah menyiapkan 17 rancangan Peraturan Pemerintah (PP), 11 rancangan Peraturan Presiden (Perpres), dua rancangan Instruksi Presiden (Inpres), 63 rancangan Peraturan Menteri (Permen), dan lima aturan lain.

Selanjutnya, pemerintah akan terus konsisten untuk menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan, dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional, melalui penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang dan penyediaan lahan, kemudian percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum.

Dalam upaya meningkatkan investasi di sektor properti, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.

Melindungi masyarakat berpendapatan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan

Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan, melalui: (1) Stabilisasi Harga Pangan; (2) Percepatan Pencairan Dana Desa, dan; (3) Penambahan Raskin ke-13 dan 14.

Selain itu, Pemerintah juga berupaya memberdayakan usaha mikro dan kecil dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan tingkat suku bunga yang rendah. “Bunga KUR yang dulunya 22-23 persen (diturunkan) menjadi 12 persen,” kata Presiden Jokowi.

Paket kebijakan ekonomi jilid pertama ini merupakan respon cepat pemerintahan Jokowi-JK dalam menghadapi kekhawatiran akan terjadinya krisis moneter seperti tahun 1998.

Jika dicermati, cakupan dari paket kebijakan ekonomi ini merupakan upaya pemerintah dalam perluasan investasi, pengembangan industri perdagangan dan logistik, serta pengadaan bahan baku terutama untuk sektor pertanian kelautan dan perikanan, hasil hutan dan barang tambang. Ini merupakan penegasan komitmen pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial serta meningkatkan nilai tambah sector riil, khususnya dari sektor-sektor yang mengikutsertakan petani, nelayan dan masyarakat pedesaan secara umum.