Pemerintah tahun ini memberikan dana Rp6 triliun ke Papua: Untuk jembatan dan jalan Rp4,7 triliun, pengairan irigasi Rp600 miliar, sanitasi dan air minum Rp400 miliar dan perumahan Rp300 miliar

Kesenjangan perekonomian yang terjadi khususnya antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa tidak dapat terbantahkan. Khususnya di Papua, kesenjangan perekonomian masih terlihat dengan jelas.

Dari segi infrastruktur, belum adanya jalan yang memadai, menyebabkan ongkos distribusi kebutuhan pokok di Papua semakin mahal, sehingga meningkatkan harga jual di masyarakat. hal tersebut, berupaya ditanggulangi oleh pemerintah salah satunya dengan pembangunan jalan trans Papua.

Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp12,5 triliun untuk menyelesaikan jalan trans Papua. Dana tersebut untuk membangun jembatan dan jalan sepanjang 900 km.

Presiden Jokowi mengatakan, bahwa pemerintah tahun ini memberikan dana Rp6 triliun ke Papua. Untuk jembatan dan jalan Rp4,7 triliun, untuk pengairan irigasi Rp600 miliar, untuk sanitasi dan air minum Rp400 miliar dan untuk perumahan Rp300 miliar.

Terkait pembangunan Jembatan layang Hamadi-Holtekamp, Presiden Jokowi mengungkapkan dana yang dibutuhkan senilai Rp1,5 triliun. “Dana tersebut berasal dari pemerintah pusat Rp900 miliar, jadi pemerintah provinsi dan Kota Jayapura Rp600 miliar,” kata Presiden Jokowi saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan layang Hamadi-Holtekamp di Jayapura.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dana infrastruktur untuk Papua nilainya tidak sedikit. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 senilai Rp10 triliun.

Presiden Jokowi juga menargetkan pembangunan jalan trans-Papua sepanjang 4.325 kilometer maksimal akan selesai 2019. “Sampai saat ini jalan yang teraspal sudah mencapai 2.075 Km. Jalan tersebut, ditargetkan rampung 2019,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi berharap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua akan berimbas pada pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di seluruh Papua.

Selain pembangunan jalan trans Papua, Presiden Jokowi juga tengah mempersiapkan proyek pembangunan kereta api pertama di Pulau Papua, yang hingga saat ini sedang memasuki fase studi kelayakan atau feasibility study.

Kebutuhan dana proyek kereta api Papua untuk rute Sorong sampai Manokwari ini diprediksi mencapai Rp10 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur kereta sepanjang 300-400 kilometer, yang menembus perbukitan dan pegunungan yang ada di Provinsi Papua Barat.

Pelaksanan proyek pembangunan kereta api di Papua diharapkan akan dapat dimulai pada tahun 2017, sehingga manfaat dari proyek pembangunan kereta api ini akan dapat segera dirasakan oleh masyarakat Papua.

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang memadai, disadari memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan dampak jangka panjangnya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita. Perbaikan infrastruktur memiliki kontribusi juga dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Secara umum, di berbagai Negara maju, infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.

Kondisi infrastruktur di Papua yang belum memadai dan memenuhi kebutuhan baik untuk bisnis maupun masyarakat, berdampak pada perlambatan ekonomi di masyarakat. Dengan dibangunnya infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah Papua, selain akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian, juga diharapkan akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat Papua.