Tak terbatas di bidang pencegahan, komitmen pemerintah ditunjukkan dengan menolak upaya pelemahan KPK melalui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

Upaya pemerintah Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) untuk memberantas korupsi dilakukan melalui berbagai tindakan, salah satunya melalui reformasi birokrasi. Tata kelola yang baik akan menghasilkan pemangku jabatan yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Pemberantasan korupsi tidak hanya terbatas pada upaya penegakan hukum semata. Langkah lebih antisipatif telah diletakkan Presiden Jokowi dengan mendorong upaya pencegahan korupsi di pemerintahannya melalui agenda reformasi birokrasi.

Dalam rangka memperkuat agenda pencegahan korupsi, Presiden Jokowi telah menandatangani dokumen Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015 (6/5/2015). Inpres ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

“Kita ingin membangun sistem yang baik dengan akuntabilitas yang akurat dengan melalui pembangunan sistem e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, serta pajak online yang mampu memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas sistem pemerintahan baik di pusat maupun di daerah,” kata Presiden Jokowi.

Upaya preventif (pencegahan) dalam rangka agenda pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan. Tindakan hukum atas perilaku korupsi merupakan cambuk yang diharapkan akan memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi. Namun, tindakan preventif akan memberikan efek berkesinambungan di masa mendatang.

Banyak hal yang dapat dilakukan melalui pencegahan, yang juga sudah mulai diterapkan di masa pemerintahan Jokowi, misalnya seperti: Menanamkan semangat nasional yang positif melalui revolusi mental; melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan; himbauan bagi pejabat untuk melaksanakan pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi; meningkatkan kesejahteraan para pegawai pemerintah yang memadai dengan adanya jaminan masa tua; menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan memiliki disiplin kerja yang tinggi; melaporkan harta kekayaan para pejabat; serta melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan.

Tidak terbatas di bidang pencegahan saja, Presiden Jokowi juga menunjukkan komitmen tegas terhadap upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah ditolak oleh Presiden Jokowi. Bukan berarti bahwa revisi sama sekali tidak bisa dilakukan di masa mendatang. Namun, pada dasarnya Presiden menginginkan adanya partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat, yang didasarkan pada upaya melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pemberantasan korupsi, bukan memperlemah KPK.

“Soal revisi Undang-Undang KPK, inisiatif revisi adalah dari DPR. Dulu juga saya sampaikan, tolong rakyat ditanya. Semangat revisi Undang-Undang KPK itu untuk memperkuat, bukan untuk memperlemah,” kata Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (2/12/2015).

Keinginan Presiden Jokowi untuk melibatkan masyarakat dalam revisi UU KPK merupakan langkah dalam mewujudkan janji Nawacita, yakni; Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan; dan Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Untuk mengawal agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut, melalui Kantor Staf Presiden, pemerintah telah menginisiasi pertemuan lintas pemangku kepentingan yang antara lain merekomendasikan sejumlah agenda penting, yang intinya bertumpu pada reformasi birokrasi dan hukum..