Dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala daerah di Indonesia telah melahirkan figur-figur pemimpin baru yang potensial. Bahkan, Presiden Jokowi pun menapaki karier sebagai pemimpin melalui Pilkada, seperti saat menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun Jusuf Kalla juga pernah terpilih sebagai wakil presiden periode 2004-2009, juga melalui proses pemilihan langsung.

Pemilihan kepala daerah ini pun memberikan tantangan kepada pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla untuk dikelola secara lebih profesional, demokratis, dan memberi dampak terhadap perubahan politik. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dalam kurun waktu Juni 2005 hingga pertengahan Tahun 2013 tercatat 886 Pilkada langsung yang dilaksanakan di provinsi, kabupaten dan kota. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sejumlah juga daerah akan melaksanakan Pilkada.

Banyaknya daerah yang melaksanakan Pilkada menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelaksanaannya. Isu dan permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada mencakup mahalnya biaya penyelenggaraan Pilkada, serta maraknya konflik selama pelaksanaan Pilkada yang berdampak pada kerugian material maupun non-material, seperti perusakan terhadap tidak kurang dari 279 unit rumah tinggal, fasilitas umum di 156 lokasi, dan kantor pemerintahan di 56 lokasi.

Konflik Pilkada di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Konflik Pilkada juga dapat dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 2008, Mahkamah Konstitusi telah menerima sejumlah 638 gugatan terkait sengketa hasil Pilkada. Dari jumlah tersebut, hanya 601 kasus yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Proses yudisialisasi politik ini membawa sejumlah dampak sistemik seperti meningkatnya ketidakpastian politik, terganggunya roda pemerintahan, serta semakin mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dan partai politik dalam proses pertarungan politik.

Hal tersebut jelas jauh dari semangat Nawacita untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, termasuk pada tingkat daerah. Untuk menghindari hal tersebut terjadi pada Pilkada berikutnya, Presiden Jokowi menandatangani Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Penandatanganan UU bernomor 8/2015 itu dilakukan pada 18 Maret 2015, bersamaan dengan penandatanganan UU Nomor 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU 8/2015, pelaksaanan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak. Hanya saja, pelaksanaan serentak nasional itu baru benar-benar bisa dilaksanakan pada 2027.

Pemungutan suara serentak kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 dan yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari-Juni 2016, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember 2015. Adapun pemungutan suara serentak kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Juli-Desember 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada 2017, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada Februari 2017.

Meski masih harus menjalani proses pematangan lebih lanjut, inisiatif penandatanganan undang-undang ini sebaiknya dianggap sebagai inisiatif mewujudkan proses demokrasi yang bersih di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan Pilkada serentak pun tentu meminta komitmen dan tanggung jawab semua pihak, agar dapat berjalan dengan jujur, adil dan demokratis, serta melahirkan sosok-sosok pemimpin baru dengan ikhtiar memajukan daerahnya, serta negara Indonesia.