Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Kepada Deputi Perdana Menteri (PM) Singapura, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengambil-alih kontrol FIR di Blok ABC

Kontrol atas ruang udara atau FIR (Flight Information Region) di wilayah Kepulauan Riau yang meliputi Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Natuna yang dikendalikan oleh Singapura dan Malaysia akan segera diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia (RI).

Penguasaan atas kontrol ruang udara tersebut akan memberikan pengaruh besar dalam berbagai sektor terutama pertahanan dan keamanan udara. Selain itu, akan membawa dampak yang juga besar terhadap pendapatan negara dari segi ekonomi, melalui pemasukan atas lalu lintas pesawat komersil.

Keinginan untuk mengambil alih FIR di wilayah Kepulauan Riau yang meliputi Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Natuna atau biasa dikenal Blok ABC sudah lama direncanakan. Namun keinginan tersebut masih terhambat akibat kemampuan peralatan dan personelnya yang belum mumpuni dalam pengelolaan FIR.

Keseriusan pengambilalihan atas kontrol FIR di Blok ABC sudah ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menginstrusikan kementerian terkait untuk segera melakukan pembenahan dalam rangka pengambilalihan FIR di Blok ABC.

Saat menerima kunjungan kehormatan dari Deputi Perdana Menteri (PM) Singapura, Teo Chee Hean di Istana Negara pada Rabu (24/11/2015), Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah Indonesia terkait pengambilalihan atas kontrol FIR di blok ABC.

Meskipun FIR tidak secara langsung berkaitan dengan kedaulatan karena FIR terkait permasalahan keselamatan penerbangan komersial, namun dengan diambilalihnya FIR ke dalam kontrol Indonesia akan lebih memudahkan Indonesia dalam mengelola ruang udara di seluruh wilayah Indonesia.

Presiden menegaskan, pengambilalihan kontrol FIR di blok ABC harus dilaksanakan persiapannya sesegera mungkin karena setidaknya akan membutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk mempersiapkan peralatan dan sumber daya manusianya.

Salah satu dasar hukum pengambilalihan FIR ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 5 Bab IV soal Kedaulatan Atas Wilayah Udara dalam UU tersebut berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.”

Sejak 66 tahun lalu, setahun setelah bangsa ini merdeka, ruang udara Indonesia di wilayah Kepulauan Riau yang meliputi Batam, Tanjung Pinang, Karimun, dan Natuna dikendalikan oleh Singapura dan Malaysia. Saat itu, memang infrastruktur dan sumber daya yang kita punyai belum memadai di wilayah tersebut. Dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki Indonesia saat ini, memang sudah saatnya bagi Indonesia untuk segera mengambilalih kendali atas kontrol ruang udara Blok ABC.