Untuk mengantisipasi ketersediaan kebutuhan dasar dan pokok, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut (sea surface temperature) di samudra Pasifik sekitar equator (equatorial pacific) khususnya di bagian tengah dan timur. Karena lautan dan atmosfer adalah dua sistem yang saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang pada akhirnya berakibat pada terjadinya penyimpangan iklim.

Salah satu dampak terjadinya El Nino akan menyebabkan curah hujan yang sedikit sehingga akan mengakibatkan kekeringan. Selain itu, El Nino secara tidak langsung juga dapat menjadi penyebab kebakaran pada lahan gambut atau hutan yang diakibatkan kurangnya curah hujan sehingga mudah memicu kebakaran hutan.

Menghadapi fenomena dampak El Nino yang sedang melanda Indonesia. Presiden Jokowi memerintahkan jajaran pembantunya untuk mewaspadai sekaligus menyiapkan langkah-langkah antisipasi masa kekeringan panjang sebagai dampak El Nino, terutama terhadap pertanian, perikanan dan hutan/lahan.

Presiden Jokowi mengatakan, setidaknya ada 10 wilayah yang menjadi langganan kebakaran hutan yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

“Kalau ada titik api yang kecil, harus segera dipadamkan. Tidak boleh menunggu api membesar yang bisa mengakibatkan bencana,” kata Presiden Jokowi usai rapat terbatas tentang Dampak El Nino pada Kekeringan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Musim kemarau yang panjang di beberapa wilayah Indonesia, terutama di sebelah selatan Katulistiwa pada 2015 diduga merupakan dampak dari fenomena El Nino yang telah mencapai level moderate. Keadaan ini diprediksi akan menguat mulai Agustus hingga Desember 2015.

Fenomena kekeringan panjang ini sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa, Sulawesi Selatan, Lampung, Bali, NTB dan NTT. Dari Peta Monitoring Hari Tanpa Hujan BMKG, wilayah-wilayah tersebut sudah mengalami kekeringan sejak Mei 2015.

Presiden Jokowi juga memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan langkah-langkah penyelamatan maksimal terhadap petani yang mengalami gagal panen atau gagal tanam akibat musim kemarau berkepanjangan.

“Ini untuk mengantisipasi munculnya spekulan penimbun kebutuhan pokok yang bisa mengakibatkan harga melonjak dengan memanfaatkan kelangkaan pangan,”

Dalam beberapa kasus,El Nino memberikan dampak positif, misalnya berdampak positif pada bidang perikanan dan kelautan, karena mendatangkan panen ikan berlimpah. Tetapi, adanya fenomena El Nino juga harus diwaspadai oleh para nelayan karena El Nino akan menyebabkan angin kencang di lautan sehingga bisa juga merugikan nelayan karena tak bisa melaut.

Dampak yang sering dirasakan masyarakat Indonesia akibat adanya fenomena El Nino yakni kebakaran lahan atau hutan dan kelangkaan pasokan bahan kebutuhan pokok. Untuk itu, pemerintah dituntut harus dapat mengantisipasi potensi kebakaran lahan atau hutan yang akan menghambat aktivitas masyarakat dan berdampak pada kesehatan.

Dalam hal pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar dan pokok, Presiden Jokowi pada tanggal 15 Juni 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi,serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Barang Penting adalah barang yang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

Dengan adanya Perpres ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.