Infrastruktur jalan Trans-Papua ditargetkan selesai pada tahun 2019. Pembangunan kereta api sudah memasuki fase studi kelayakan

Kondisi infrastuktur jalan darat yang tidak memadai menjadikan jalur udara sebagai andalan untuk pengangkutan orang dan barang, termasuk berbagai kebutuhan pokok di Papua. Dalam kacamata ekoknomi, hal tersebut menyebabkan mahalnya biaya distribusi, yang berarti secara otomatis juga menaikkan harga berbagai barang kebutuhan pokok tersebut, terutama di pedalaman Papua.

Upaya untuk menurunkan biaya distribusi dari satu kabupaten ke kabupaten lain di wilayah Papua terus dilakukan pemerintah Indonesia melalui pembangunan infrastuktur jalan raya Trans-Papua.

Terdapat 12 ruas jalan yang jika tersambung semua akan memiliki panjang yang mencapai 4.325 kilometer (km). Ruas 1 Merauke-Tanah Merah-Waropko, Ruas 2 Waropko-Oksibil, Ruas 3 Dekai-Oksibil, Ruas 4 Kenyam-Dekai, Ruas 5 Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu, Ruas 6 Wamena-Elelim-Jayapura, Ruas 7 Wamena-Mulia-Haga-Enarotali, Ruas 8 Wageta-Timika, Ruas 9 Enarotali-Wageta-Nabire, Ruas 10 Nabire-Windesi-Manokwari, Ruas 11 Manokwari-Kambuaya-Sorong, Ruas 12 Jembatan Hamadi-Holtekamp.

Hingga saat ini, jalan Trans-Papua yang sudah tersambung mencapai 3.498 km, dengan kondisi jalan aspal mencapai 2.075 km dan sisanya masih berupa tanah. Sedangkan jalan yang belum tersambung mencapai 827 km. Presiden Jokowi menargetkan infrastruktur Trans-Papua paling lambat sudah dapat tersambung sekitar empat tahun dari sekarang.

“Untuk Trans-Papua kita harapkan target maksimal 2019 harus semua sudah tersambung,” kata Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Jayapura, Sabtu, 9 Mei 2015 yang lalu.

Keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Papua merupakan perwujudan janji Nawacita Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Pembangunan Trans-Papua diharapkan akan mewujudkan konektivitas antar wilayah sehingga dapat berdampak terhadap percepatan pertumbuhan perekonomian di Papua dalam jangka panjang.

Selain pembangunan Trans-Papua, Presiden Jokowi juga tengah mempersiapkan proyek pembangunan kereta api pertama di Pulau Papua, yang hingga saat ini sedang
memasuki fase studi kelayakan (feasibility study).

Kebutuhan dana proyek kereta api Papua untuk rute Sorong-Manokwari diprediksi mencapai Rp10 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk membiayai pembangunan infrastruktur kereta sepanjang 300-400 km, yang menembus perbukitan dan pegunungan yang ada di Provinsi Papua Barat.

Presiden mengatakan bahwa dana infrastruktur untuk Papua nilainya tidak sedikit. Kebutuhan untuk menyambungkan seluruh jalan di Papua dan Papua Barat (Trans-Papua), diperkirakan mencapai Rp12,5 triliun. Pemerintah juga menganggarkan dana untuk pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 senilai Rp10 triliun.

Selain itu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, pemerintah telah menganggarkan dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp7,7 triliun, ditambah dengan dana tambahan pembangunan infrastruktur sebesar Rp1,8 triliun.

Dengan anggaran yang cukup besar dan maraknya pembangunan di Papua di berbagai bidang, maka dampak yang diharapkan pemerintah adalah berakhirnya kesenjangan antar kabupaten di Papua. Konektivitas yang tercipta tidak semata-mata akan menguntungkan secara ekonomi, tapi lebih dari itu pelayanan publik melalui berbagai program di bidang pendidikan dan kesehatan tentu akan lebih optimal.

Tugas pemerintah selanjutnya adalah memastikan masyarakat Papua turut berpartisipasi dan menjadi subyek dalam setiap pembangunan yang terjadi, termasuk dalam aliran arus investasi dan pembangunan industri di Papua. Sehingga nilai tambah yang tercipta dalam proses pembangunan di Papua akan dinikmati pertama-tama oleh masyarakat Papua sendiri.