Presiden meminta Perguruan Tinggi tidak hidup dalam “lamunannya sendiri”. Risetnya harus berguna bagi masyarakat, termasuk untuk mendukung hilirisasi

Mengimplementasikan Nawacita adalah sebuah rencana besar kepemimpinan Presiden Jokowi menuju Indonesia yang sejahtera dan mandiri. Untuk menuju ke sana, salah satu pendekatan yang harus ditempuh adalah meningkatkan daya saing sebagai bangsa, di segala bidang. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pendidikan lantas menjadi bagian dari upaya penting yang mesti dilakukan.

Perguruan tinggi, jelas memiliki peran penting di sini. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, terutama melalui pelaksanaan riset atau penelitian yang relevan dengan prioritas pembangunan nasional.

Untuk menciptakan daya saing sebagai bangsa, pengembangan industri manufaktur telah menjadi salah satu pilihan yang diamanatkan oleh Nawacita. Secara khusus, peran Perguruan Tinggi juga disebutkan di sini.

Pemerintah harus “memfasilitasi kemitraan antara industri dan perguruan tinggi dalam kerja sama R&D pengetahuan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional.” Masih terkait dengan itu, pemerintah juga dimandatkan oleh Nawacita untuk “memberikan fasilitas fiskal dan non-fiskal untuk mempromosikan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) nasional di pasar global.”

Ketika menghadiri acara Forum Rektor Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, Presiden Jokowi kembali mengingatkan hal ini. “Saya mendorong Perguruan Tinggi  untuk mengembangkan riset  serta lakukan hilirisasi, riset yang kompetitif menjawab kebutuhan masyarakat dan pasar,” kata Presiden.

Riset yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi secara terus-menerus, pada saatnya akan menghasilkan berbagai inovasi yang dapat menunjang daya saing dari industri nasional. Inovasi tersebut, jika terbukti mampu mengefektifkan proses produksi atau meningkatkan produktivitas serta menurunkan biaya produksi, dampaknya adalah peningkatan daya saing produk industri nasional.

Hal inilah yang perlu diproteksi melalui HAKI, sehingga inovasi yang dilahirkan oleh anak-anak bangsa tidak mudah ditiru dan disalahgunakan. Semakin banyak inovasi dilahirkan, tentu semakin unggul pula produk-produk industri nasional ketika harus berkompetisi di pasar global.

Tidak hanya dengan pemerintah. Perguruan Tinggi juga dihimbau oleh Presiden untuk bermitra dengan dunia usaha atau para pelaku bisnis, terlebih yang berada di daerah-daerah tertinggal bahkan kawasan perbatasan. Kemitraan yang demikian tentu akan berdampak nyata pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Perguruan Tinggi, bagaimanapun adalah tempat yang tepat untuk mengeksplorasi berbagai gagasan untuk menjawab berbagai tantangan bangsa yang kini terpampang di depan mata. Di antaranya adalah Trans-Pacific Partnership (TPP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan ASEAN Economic Community (AEC).

Yang harus dihindari, menurut Presiden adalah agar Perguruan Tinggi “tidak hidup dalam lamunannya sendiri.” Pernyataan itu, menurut Presiden Jokowi, dikutip dari kata-kata yang disampaikan Rektor Universitas Gajah Mada dalam acara Forum Rektor tersebut.

Penafsirannya adalah bahwa jika perguruan tinggi hendak membuat riset, maka hasilnya harus mampu diimplementasikan di lapangan. Riset juga mesti berguna bagi kehidupan masyarakat. “Bukan untuk sendiri, bukan untuk kampus sendiri,” kata Presiden.

Secara khusus, Presiden memberikan contoh bagaimana implementasi riset dapat dijalankan secara nyata. Dalam konteks blok ekonomi misalnya, Perguruan Tinggi mestinya dapat memberikan pertimbangan tentang apakah akan lebih menguntungkan “bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa, bloknya Amerika atau bloknya China.”

Kampus diharapkan untuk membuat perhitungan untung-ruginya dan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden. “Ini untungnya, ini ruginya, Pak,” ujar Presiden memberi contoh.