Hampir 90% konsumsi BBM didominasi untuk keperluan transportasi. Dari angka itu, sebagian besar alokasinya digunakan untuk transportasi pribadi. Padahal, dalam jangka panjang, pola konsumsi tersebut akan membahayakan struktur APBN karena alokasi untuk pembangunan infrastuktur, kesehatan, pendidikan, akan tersedot untuk pemakaian ini.

Oleh karenanya, Pemerintahan Jokowi-JK sejak awal sudah merancang strategi untuk mengubah pola konsumsi bahan bakar sektor transportasi dari BBM ke gas. Melalui Pertamina, Pemerintah akan menggerakkan perubahan pola konsumsi bahan bakar berbasis gas ini.

Sekarang ini, terdapat dua jenis bahan bakar gas yang dapat digunakan untuk keperluan transportasi, yakni Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquid Gas for Vehicle (LGV). CNG sudah digunakan untuk bahan bakar kendaraan angkutan massal TransJakarta. Sementara LGV sebenarnya juga sudah mulai tersedia di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di pasaran, PERTAMINA menggunakan merek Vigas.

Dibandingkan dengan BBM seperti Premium atau Pertamax, LGV atau Vigas memiliki beberapa kelebihan. Misalnya, LGV memiliki angka oktan 98 sedangkan Premium 88 dan Pertamax 92. Jika digunakan pada kendaraan bermotor, kualitas dan kinerja mesin berbahan bakar LGV akan jauh lebih terjaga. Kelebihan lain dari LGV adalah tingkat emisi yang rendah.

Selanjutnya, harga produksi maupun harga eceran LGV jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga eceran Premium (disubsidi ataupun tidak), apalagi dibandingkan dengan Pertamax. Saat ini, Pertamina menjual harga Premium di angka 7.400 dan mulai 16 Mei ini harga Pertamax dijual seharga 9.600 per liter.

Sementara harga LGV per liter saat ini adalah 5.100, yang merupakan harga keekonomian. Bukan harga yang disubsidi pemerintah. Efisiensinya lebih dari 40% dibandingkan dengan menggunakan BBM.

Untuk mendorong penggunaan LGV secara lebih luas, Pertamina sudah dan akan terus memperluas jaringan distribusi melalui SPBU-SPBU yang sudah ada. Pada tahun 2015 ini saja, akan ditambahkan 118 titik SPBG baru, melengkapi jaringan SBPG yang sudah terpasang di Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Bali, dan Surabaya. Pulau Jawa dan Bali akan menjadi sasaran prioritas program konversi ini, mengingat berdasarkan kajian Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM pada tahun 2012, kelebihan kuota penggunaan Premium di Pulau Jawa saja sudah melebihi 71% dari alokasi yang diamanatkan oleh APBN.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dijelaskan, selain akses energi gas bumi untuk rumah tangga, penyediaan infrastruktur gas untuk bisnis, industri dan transportasi, perlu terus dikembangkan.

Hingga tahun 2014 akan terdapat jaringan pipa gas secara nasional mencapai panjang lebih kurang 11.960 km yang sebagian ditujukan untuk memasok gas bumi untuk bisnis dan industri. Selain itu, program konversi penggunaan BBM ke gas untuk transportasi juga terus dilakukan.

Sementara untuk keperluan distribusi SBPG sektor transportasi, dari rencana semula di tahun 2014 tersedia 75 SPBG tersebar di beberapa wilayah khususnya Jawa dan Sumatera, Pemerintah Jokowi-JK justru mematok angka 118 titik distribusi, itupun baru jumlah di Pulau Jawa-Bali saja.

Program konversi ini tentu saja akan diikuti oleh penyediaan konverter kit bagi kendaraan secara luas. Tantangan yang paling besarnya kini, adalah mengubah cara berpikir masyarakat bahwa kendaraan berbahan bakar gas lebih aman dan lebih efisien.