Melalui skema business to business (B to B) tanggung jawab sepenuhnya ada di BUMN dan pihak swasta

Kebutuhan jasa transportasi untuk konektivitas antar kota di Indonesia semakin mendesak. Salah satu wacana pembangunan infrastruktur dalam bidang transportasi yang akan segera diwujudkan dalam waktu dekat ini adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Jakarta dan Bandung merupakan dua kota besar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aktivitas bisnis dan perekonomian masyarakat antar Jakarta-Bandung yang semakin tingggi membuat pemerintah berusaha untuk menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap jasa transportasi yang lebih efektif dan efisien, salah satunya melalui transportasi kereta cepat (high speed train).

Dalam mewujudkan pembangunan kereta cepat tersebut, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah tidak akan menggunakan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, skema yang akan dilakukan dalam pembangunan kereta cepat tersebut merupakan skema business to business (B to B). Posisi pemerintah dalam hal ini hanya sebagai regulator, dan menyerahkan sepenuhnya pembangunan kereta cepat tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan bekerjasama dengan pihak swasta.

“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business (B to B),” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi warga di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015).

Dengan adanya kereta cepat yang akan menyambungkan rute Jakarta-Bandung, diharapkan akan mampu mengefisiensikan waktu tempuh antar kota tersebut. Waktu tempuh antara Jakarta-Bandung yang biasa ditempuh 2-3 jam, dapat dipangkas menjadi sekitar 37 menit.

Manfaat dibangunnya kereta cepat dengan menggunakan skema business to business (B to B), selain tidak adanya resiko bagi pemerintah yang akan mengganggu APBN, pemerintah juga meminta dalam proses pembangunannya harus mengutamakan komponen bahan dari dalam negeri. Artinya, manfaat lain yang akan didapatkan yakni tumbuhnya industri lain yang akan menunjang pembangunan infrastruktur kereta cepat tersebut, seperti industri baja dan alumunium.

Skema business to business (B to B) yang dijalankan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga akan memberikan dampak yang besar terhadap para teknisi dan insinyur Indonesia untuk belajar dan mengadopsi serta meningkatkan kemampuannya melalui proses alih teknologi.

Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan suatu terobosan dalam paradigma pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur, khususnya dalam hal transportasi merupakan sarana membangun konektivitas antar wilayah sehingga dapat menunjang aktivitas ekonomi lebih efektif, efisien, serta dapat menumbuhkan lokasi bisnis baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui skema business to business (B to B) yang sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab BUMN dan pihak swasta, pembangunan kereta cepat yang membutuhkan pendanaan sekitar USD5,5 miliar tidak saja akan berfokus pada penyelesaian pembangunan kereta cepat. Proyek ini akan terjaga keberlanjutannya dengan adanya pembangunan kota-kota baru dalam jalur yang akan dilalui kereta cepat tersebut.

Pendekatan dalam membangun infrastruktur di perkotaan seperti yang dilakukan dalam pembangunan kereta cepat ini tentu akan menjadikan BUMN sebagai motor pembangunan. Sedangkan pemerintah dapat memanfaatkan dana yang tersedia dari APBN untuk membangun infrastruktur dan konektivitas wilayah-wilayah yang belum berkembang, khususnya di luar Jawa.

Di perkotaan yang sudah maju dengan pasar yang menjanjikan, lebih mudah untuk mengundang pihak swasta berinvestasi dalam proyek infrastruktur. Namun untuk wilayah-wilayah yang masih belum berkembang, Negara harus hadir sebagai perintis sampai kapasitas lokal menguat dan mampu mengembangkan wilayahnya menjadi lebih mandiri. Dengan begitu, Negara dan aktor-aktor lain di luar negara, termasuk pihak swasta dapat bersama-sama berkontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.