Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengamanatkan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu strateginya adalah pemerataan pendidikan dasar 12 Tahun di semua daerah. Setiap anak Indonesia punya hak mendapat pendidikan, tanpa dipungut biaya, hingga jenjang SMU.

Akan tetapi, belum semua anak negeri mendapat pendidikan dengan masih rendahnya partisipasi pendidikan anak, khususnya untuk pendidikan menengah – yaitu sebesar 55,3% untuk angka partisipasi murni (Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan) dan sebesar 79,2% untuk angka partisipasi kasar (SMA, MA, SMK dan Paket C) untuk tahun 2014.

Untuk mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintahan Jokowi telah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014. PIP merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bisa ditukarkan dengan dana tunai. Anak pemegang KIP dapat mencairkan dana tersebut di bank atau kantor pos yang telah ditunjuk. Besaran dananya untuk SD Rp450 ribu untuk satu tahun, SMP sebesar Rp750 ribu untuk satu tahun dan SMA Rp1 juta untuk satu tahun.

Bantuan dana tunai KIP dapat digunakan memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan siswa. Di antaranya pembelian buku dan alat tulis, pembelian pakaian seragam dan alat kelengkapan yang lain, biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, biaya kursus tambahan, dan keperluan lain.

Adapun target penerima KIP adalah anak usia sekolah SD sampai SMU, dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Termasuk anak usia sekolah Peyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) dan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang selama ini tidak dijamin. KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, anak di panti asuhan dan difabel.

Tidak hanya bisa digunakan pada sekolah dasar dan swasta, KIP juga berlaku di pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan balai latihan kerja. Sedangkan BSM hanya berlaku di sekolah formal dan madrasah.

Pada fase pertama KIP diterapkan pada 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152,434 siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengatakan jumlah ini akan terus bertambah. Di tahun 2015, sesuai target di APBNP, diharapkan KIP bisa diberikan pada 20.3 juta anak.

Melalui program Kartu Indonesia Pintar diharapkan kebutuhan dasar dari anak usia sekolah dasar dan menengah bisa terpenuhi. Pada akhirnya output lulusan sekolah kita akan bisa bersaing, baik untuk masuk pendidikan tinggi maupun langsung terjun di dunia kerja.

Namun perlu digarisbawahi bahwa penggunaan Kartu Indonesia Pintar harus dibarengi dengan tanggung jawab lingkungan internal penerimanya. Jangan sampai uang yang diterima digunakan untuk membeli di luar kebutuhan sekolah sang anak. Para orang tua harus membantu anaknya belajar dengan tekun dan mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Agar-agar cita Presiden Jokowi dalam Nawacita, yaitu “ Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat” dapat tercapai.