Kementerian dengan belanja modal terbesar di antaranya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Pemerataan pembangunan di seluruh wilyah Indonesa terutama di wilayah perbatasan dan desa serta pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa, menjadi fokus pemerintah Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) di tahun 2016 mendatang. Hal tersebut tercermin dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp723,2 triliun untuk ditransfer ke daerah dan dana desa. Angka ini naik Rp58,6 triliun dibandingkan yang ada dalam APBN Perubahan 2015 lalu. Menurut Presiden Jokowi, dana ke daerah difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, serta untuk mendukung kemandirian desa. Dana sebesar Rp723,2 triliun tersebut terdiri dari anggaran transfer ke daerah sebesar Rp685,2 triliun, dan dana desa sebesar Rp47 triliun.

Komitmen untuk terus melakukan pembangunan dari desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan daya saing perekonomian masayarakat desa. Tujuan utamanya, tentu pemerataan kesejahteran bagi seluruh masyarkat Indonesia.

Dalam APBN 2016, Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai angka 5,5 persen. Kondisi ekonomi global diproyeksikan membaik sehingga kinerja ekspor-impor serta permintaan global atas produk-produk Indonesia juga meningkat. Pembangunan infrastruktur juga akan mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto dan konsumsi nasional.

Sementara itu, peningkatan konektivitas nasional dan realokasi belanja ke sektor-sektor produktif diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan laju inflasi.

Laju inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,7 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan harga komoditas pangan dan energi dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perubahan iklim.

Pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran perlindungan sosial khususnya untuk masyarakat tidak mampu. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan bantuan untuk keluarga sangat miskin dengan perluasan bantuan tunai bersyarat menjadi 6 juta keluarga, peningkatan kepesertaan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional kepada 92,4 juta jiwa dan penyesuaian besaran premi Penerima Bantuan Iuran, serta pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program-program perlindungan sosial lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tentunya tetap menjadi fokus Pemerintah.

Pada tahun 2016 mendatang, Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas anggaran melalui beberapa langkah. Pertama, mengarahkan pada semua Kementerian/Lembaga untuk menyusun perencanaan program pembangunan dan anggaran yang lebih baik dan efektif dengan berbasis kinerja.

Tahun 2016, Pemerintah melakukan perubahan kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus dengan mekanisme penyampaian usulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Usulan tersebut digunakan sebagai dasar penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Di samping itu, Dana Desa akan difokuskan untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota dan mendorong kemandirian desa.

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran tersebut, APBN tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp2.095,7 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.325,55 triliun, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp784,12 triliun dan belanja Non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp541,42 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp723,2 triliun.

Presiden Jokowi bersyukur, proses pembahasan APBN sudah selesai dengan tepat waktu. Menurutnya, sekarang waktunya Kementerian Lembaga (K/L) segera mempersiapkan tender proyek percepatan realisasi anggaran.

“Alhamdulillah APBN 2016 sudah disetujui oleh DPR RI. Masalah APBN juga sudah disampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan infrastruktur,” kata Presiden Jokowi, membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Kementerian dengan belanja modal terbesar di antaranya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kementerian PUPR, Kemenhub, Pertanian, ESDM, ini segera dilelang, termasuk yang lain juga,” ujar Presiden Jokowi.

Sehingga pada Januari, tanda tangan kontrak bisa langsung uang muka sudah keluar, jangan ada kontraksi ekonomi karena keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan akan berdampak pada perlambatan perekonomian. Sehingga pembangunan terutama infrastruktur bisa segera dilaksanakan.

Sumber gambar Infografis: Kominfo.go.id