Langkah-langkah komprehensif penyerapan tenaga kerja dilakukan. Mulai dari mendorong pertumbuhan industri, pembangunan “Indonesia-sentris” dan kemudahan permodalan bagi UMKM

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini adalah bagian dari dinamika dunia usaha. Seperti telah disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, ketika menjawab pertanyaan pers pada 10 Februari 2016, “selalu bisa terjadi satu perusahaan berganti kepemilikan, melakukan restrukturisasi dan lain-lain, yang penting (tenaga kerja) yang berkurang, lebih sedikit daripada (tenaga kerja) yang bertambah.”

Dalam konteks persaingan dunia usaha, PHK juga dapat terjadi karena keputusan korporasi untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan daya saingnya. Hal ini yang misalnya terjadi di Jakarta yang pada tahun 2016 mengalami kenaikan upah minimum sebesar 14,8%, dari Rp2,7 juta menjadi Rp3,1 juta. Data Kementerian Tenaga Kerja memang kemudian menunjukkan bahwa dari 1.377 pekerja yang mengalami PHK pada Januari 2016, sebanyak 1.047 atau 76% terjadi di DKI Jakarta. Sisanya terjadi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kabupaten Bandung.

Perusahaan manufaktur seperti Panasonic dan Toshiba adalah contoh perusahaan yang memutuskan melakukan hal ini. Mereka merelokasi pabriknya dari DKI Jakarta ke Jawa Timur dan mengubah jenis barang produksinya.

Namun, seperti dikemukakan Menteri Koordinator Perekonomian, yang pertama harus diupayakan adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja, agar secara agregat jumlah pengangguran tidak bertambah. Hal inilah yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan 10 paket kebijakan ekonomi yang akan mempermudah masuknya investasi dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja.

Sepanjang 2015 misalnya, dengan total investasi sebesar Rp545 triliun – yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp179,4 triliun dan Penanaman Modal Asing Rp366 triliun – telah tercipta sebanyak 1,4 juta lapangan kerja. Angka ini jauh lebih besar daripada kasus PHK sebesar 48.843 tenaga kerja di tahun yang sama.

Dari sisi strategi, langkah-langkah komprehensif untuk membangun fondasi penyerapan tenaga kerja yang lebih besar telah mulai dijalankan di tahun 2015. Indikasinya dapat dilihat dari pertumbuhan industri sebesar 16,6%, pertumbuhan dengan pendekatan “Indonesia-sentris” melalui peningkatan alokasi pembangunan di luar Jawa yang bertambah 25%, serta kemudahan permodalan bagi UMKM dengan Kredit Usaha Rakyat sebesar 9%.

Dengan pendekatan yang komprehensif, maka diharapkan persentase pengangguran dapat berkurang secara bertahap. Mulai dari 5,9% pada tahun 2015, lalu menjadi 5,6% di tahun 2016, 5,4% di tahun 2017, 5,2% di tahun 2018 dan 5% di tahun 2019.

Kendati fokus pada penyerapan tenaga kerja lebih besar, tidak berarti pemerintah lepas tangan terhadap mereka yang telah telanjur menjadi pengangguran. Sejumlah program untuk penanggulangan kemiskinan pun telah mulai dijalankan dengan adanya distribusi Beras Miskin, Dana Desa sebesar Rp46,9 triliun, Subsidi Nelayan dan Pertanian, serta Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga fokus mengendalikan inflasi. Caranya adalah dengan mempererat koordinasi dengan Bank Indonesia serta memperkuat peran Pemerintah Daerah. Kebijakan pengendalian inflasi menjadi kian terpadu dengan adanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Mengingat faktor kendali terbesar, dari semua komponen inflasi, adalah makanan, maka komponen inilah yang akan dikendalikan dengan baik. Bagaimanapun, makanan adalah kebutuhan pokok yang akan terus dicari. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan produksi dan kestabilan harga pangan agar tidak menjadi beban.